KPAI: Subsidi Kuota Internet Hanya Selesaikan Satu Masalah Terkait PJJ

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang pendidikan, Retno Listyarti, mengapresiasi keputusan Mendikbud Nadiem Makarim untuk memberikan subsidi kuota internet sebesar Rp 7,2 miliar untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dilaksanakan secara daring. Namun menurutnya, subsidi kuota internet ini hanya mengatasi satu masalah PJJ.

"Paling tidak bantuan tersebut dapat mengatasi salah satu masalah atau kendala PJJ. Beberapa permasalahan PJJ sejak awal pandemi bukan hanya mahalnya tarif paket data, tetapi juga ada masalah lain yang harus diselesaikan. Di antaranya, ketiadaan gawai dan akses internet yang terkendala di sejumlah daerah," ujar Retno, Minggu (30/8/2020).

Retno melanjutkan, anggaran Rp 7,2 triliun untuk pemberian kuota internet mengundang pertanyaan bagi banyak pihak. Pasalnya, anggaran sebanyak itu hanya digunakan untuk menyelesaikan satu kendala dan menjadi bias kelas. Sebab, bantuan kuota hanya diberikan untuk anak-anak yang memiliki gawai dengan akses sinyal bebas kendala di wilayahnya.

Sementara bagi anak-anak miskin dan anak-anak di pelosok yang tidak punya gawai dan susah sinyal, maka bantuan ini tidak bisa mereka nikmati. Dengan begitu, kelompok ini hanya bisa dilayani secara luring, tetapi tak ada bantuan pemerintah untuk metode tersebut. Alhasil, anak-anak ini tetap tak terlayani PJJ-nya.

"Semestinya masalah dipetakan dulu, berapa giga byte yang diperlukan, berapa persen siswa atau guru yang butuh kuota, dan berapa persen siswa/guru yang butuh bantuan lain. Jika data-data itu diminta ke semua sekolah, hanya dalam tiga hari saja bisa tersedia. Mengapa data tersebut tidak ada di Kemdikbud dan dinas-dinas pendidikan daerah? Padahal sangat mudah mendapatkannya, hanya butuh rapat koordinasi daring dengan stakeholder terkait secara berjenjang," ujar Retno.

Retno menambahkan, layanan PJJ luring juga membutuhkan dukungan anggaran pemerintah. Dalam hal ini, apabila ada pemetaan masalah dan kebutuhan yang jelas, maka anggaran Rp 7,2 miliar bisa juga dialokasikan untuk membantu membeli gawai bagi siswa atau guru yang tidak memiliki, pasang alat penguat sinyal di daerah-daerah yang susah sinyal, dukungan transportasi untuk para guru kunjung, dan dukungan penyiapan infrastruktur sekolah dalam menghadapi pembelajaran tatap muka.

Ia menegaskan, masalah PJJ bukan hanya terkait kuota internet, tetapi masalah minimnya infrastruktur sekolah yang mengancam nyawa siswa dan guru saat sekolah dibuka. Retno kembali mengingatkan kepada Kemdikbud dan Kementerian Agama (Kemag) bahwa masalah di sektor pendidikan di masa pandemi saat ini sangat darurat. Mulai dari memperbaiki PJJ fase dua sampai pada penyiapan pembelajaran tatap muka dengan pemenuhan infrastruktur dan protokol adaptasi kebiasaan baru di sekolah.

"Penyiapan ini sangat krusial karena menyangkut keselamatan jutaan siswa, guru, dan warga sekolah lainnya," ujarnya.