Pengadilan Tinggi Tolak Banding Nunun

Tidak terjadi penambahan pidana penjara

Pengadilan Tinggi DKI (PT DKI) menolak nota banding Komisi Pemberantasan Korupsi atas vonis Nunun Nurbaetie, dalam kasus suap pemilihan Miranda Swaray Goeltom, sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004.
 
Humas PT DKI Ahmad Sobari mengatakan, majelis hakim memperkuat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, yang memutuskan Nunun bersalah melakukan suap.
 
"Putusan sudah beberapa waktu lalu. Memperkuat putusan Pengadilan Tipikor," kata Ahmad ketika dihubungi Beritasatu.com, Rabu (22/8).
 
Ahmad mengatakan, tidak terjadi penambahan pidana penjara untuk istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun tersebut.

Nunun, kata Ahmad, tetap dijatuhi pidana penjara selama dua tahun enam bulan penjara, dan denda Rp150 juta subsider tiga bulan kurungan.
 
Kemudian, PT DKI juga bersepakat dengan Pangadilan Tipikor Jakarta soal penerapan pasal terhadap Nunun.

PT DKI menilai pengenaan Pasal 5 ayat 1  huruf b Undang-Undang No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tepat.
 
"Tidak ada perubahan. Sama seperti yang diputuskan Pengadilan Tipikor Jakarta," kata Ahmad.
 
Pada awal Mei lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Nunun dengan pidana penjara, selama dua tahun enam bulan penjara dan denda Rp150 juta subsider tiga bulan kurungan.
 
Majelis Hakim yang dipimpin oleh Sudjatmiko, menilai Nunun telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, berupa menyuap mantan anggota Komisi IX DPR Periode 1999-2004.
 
"Mengadili menyatakan terdakwa Nunun Nurbaetie telah terbukti bersalah secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana  diancam pidana Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Sudjatmiko.
 
Nunun dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, berupa menyuap mantan anggota DPR Komisi IX periode 1999-2004 pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun  2004 silam.
 
Nunun terbukti memberikan cek pelawat dari Bank International Indonesia (BII) sebesar Rp20,8 miliar kepada Direktur PT Wahana Esa Sejati, Arie Malangjudo, untuk diberikan pada perwakilan dari empat fraksi di Komisi  IX DPR RI periode 1999-2004.
 
Dana tersebut untuk memenangkan Miranda Swaray Gultom dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) tahun 2004.
 
Pada 7 Juni 2004 terdakwa Nunun Nurbaetie memanggil Arie Malangjudo ke  kantornya.

Di mana, sudah ada Hamka Yandhu di sana. Nunun meminta Arie menyerahkan tanda terima kasih, yang diketahui berupa cek pelawat kepada  anggota dewan.
 
Kemudian, direalisasikan oleh Arie dengan menyerahkan empat kantong berisi cek pelawat kepada Dhudie Makmun Murod dari fraksi PDI-P, Endi Soefihara dari fraksi PPP, Udju Djuhaerie dari fraksi TNI/Polri dan  Hamka Yandhu dari fraksi Golkar.