Status Kewarganegaraan Djoko Tjandra Tunggu Suksesi Pemerintahan PNG

Pemerintahan Papua Nugini belum juga mencabut status kewarganegaraan buronan kasus penyelewengan cessie Bank Bali Djoko Tjandra.

Wakil Jaksa Agung Darmono mengatakan pembahasan pencabutan status kewarganegaraan itu menunggu proses pergantian pemerintahan.

"Kemarin kan (Peter O'Neil) pelaksana tugas (Plt) Perdana Menteri. Sekarang sudah terpilih jadi Perdana Menteri. Jadi September baru dibahas lagi," kata Darmono di Jakarta, Jumat (24/8).

Penjelasan mengenai pergantian pemerintahan Papua Nugini itu diketahuinya setelah menghubungi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia dalam rangka koordinasi pemulangan Djoko Tjandra ke Indonesia.

"Saya telepon Kemenlu. Ternyata disana (Papua Nugini) baru proses pergantian pemerintahan," kata Darmono.

Pemerintah Papua Nugini sebelumnya mengirim surat jawaban atau tanggapan atas surat yang dikirim oleh Indonesia untuk memastikan keberadaan dan pemberian status kewarganegaraan Djoko Tjandra.

Inti surat dari Papua Nugini itu antara lain Otoritas Papua Nugini sedang melakukan review atas pemberian status kewarganegaraan bagi Djoko Tjandra.

Komite Penasihat Immigrasi dan Kewarganegaraan Papua Nugini sebelumnya telah memberi kewarganegaraan kepada sejumlah warga asing dan Djoko Tjandra termasuk di dalamnya pada Juni 2012.

Otoritas Papua Nugini menilai Djoko Tjandra bukanlah buronan.

Djoko Tjandra merupakan eks Direktur Era Giat Prima. Ia meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusumah di Jakarta ke Port Moresby pada 10 Juni 2009, hanya satu hari sebelum Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan keputusan atas perkaranya.

MA menyatakan Djoko Tjandra bersalah dan divonis 2 tahun penjara serta harus membayar denda Rp15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp546.166.116.369 dirampas untuk negara.