Mahfud: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dapat Cegah Korupsi

Jakarta, Beritasatu.com – Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dapat mencegah praktik korupsi. SPBE pun menjadikan pelayanan publik semakin efektif.

"SPBE dapat meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, serta dapat mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata Mahfud di kantor Kementerian PAN dan RB, Jakarta, Selasa (27/10/2020).

Pada kesempatan itu, Mahfud meresmikan Aplikasi Umum SPBE Bidang Kearsipan Dinamis dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. "Dengan penerapan SPBE akan dapat menekan belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK)," ujar Mahfud.

Mahfud menyatakan penggunaan TIK sebenarnya bukan sesuatu yang baru dalam birokrasi di Indonesia. Namun, implementasi TIK masih bersifat suka-suka. Diungkapkan, saat ini terdapat 2.700 pusat data pada 63 instansi pusat dan daerah.

Anggaran pengelolaan pusat data itu sekitar Rp 8,1 triliun per tahun. Lebih lanjut dikatakan, Indonesia juga mempunyai 27.400 database multi platform dan standar yang tidak terintegrasi dengan potensi biaya Rp 15 triliun per tahun.

Mahfud mengapresiasi SPBE yang dibuat Kementerian PAN dan RB. Mahfud pun memuji Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo. "Selamat. Artinya Saudara paham ke depan tidak boleh main-main, harus cepat. Lebih cepat kesiapan pelayanan daripada orang yang minta dilayani," ujar Mahfud.

Mahfud kembali menegaskan SPBE sangat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. "Kita harus bikin sistem kearsipan dan sistem aplikasi yang bisa lebih mudah," kata Mahfud.