Wagub DKI Komentar Dugaan Korupsi Foke
Minggu, 2 September 2012 | 14:10 WIB
Prijanto memutuskan berhenti mendampingi Foke sebagai Gubernur DKI karena menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi.
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Prijanto, Minggu, menghadiri acara Halal Bihalal dan Pemantapan Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di salah satu hotel bintang lima di Jakarta.
Purnawirawan TNI itu enggan memberikan komentarnya terkait pencalonan Walikota Solo Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader dari PDIP untuk gubernur DKI Jakarta periode 2012 - 2017.
"Bisa ribet (repot,red) kalau saya berkomentar. Saya masih Wagub DKI Jakarta, sehingga saya hadir di sini sebagai Wagub," tegasnya.
Terkait dengan beredarnya isu pelanggaran suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) menjelang pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua, Prijanto menuding pelaku pelanggaran tersebut sebagai pengkhianat.
"Siapa pun di Negara ini, yang mengutak-atik masalah kemajemukan bangsa adalah pengkhianat persatuan dan kesatuan. Kalau itu seorang pejabat, maka dia adalah munafik," katanya.
Prijanto mendampingi Fauzi Bowo (Foke), yang juga calon petahana gubernur DKI Jakarta, untuk masa jabatan 7 Oktober 2007 hingga 7 Oktober 2012. Namun sebelum masa jabatannya berakhir, Prijanto mnegajukan surat pengunduran diri yang akhirnya ditolak oleh DPRD DKI Jakarta.
Prijanto memutuskan berhenti mendampingi Foke sebagai Gubernur DKI karena menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pasangannya itu.
"Kalau data (dugaan korupsi Foke) itu benar, harus ditindaklanjuti oleh yang berwenang," katanya usai acara tersebut.
DKI Jakarta, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menjadi juara sebagai provinsi dengan tingkat korupsi paling tinggi mencapai 46,7 persen.
Tindak pidana korupsi di DKI Jakarta dinilai memiliki banyak modus, antara lain dengan cara memindahkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke rekening pribadi para bendahara.
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Prijanto, Minggu, menghadiri acara Halal Bihalal dan Pemantapan Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di salah satu hotel bintang lima di Jakarta.
Purnawirawan TNI itu enggan memberikan komentarnya terkait pencalonan Walikota Solo Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader dari PDIP untuk gubernur DKI Jakarta periode 2012 - 2017.
"Bisa ribet (repot,red) kalau saya berkomentar. Saya masih Wagub DKI Jakarta, sehingga saya hadir di sini sebagai Wagub," tegasnya.
Terkait dengan beredarnya isu pelanggaran suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) menjelang pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua, Prijanto menuding pelaku pelanggaran tersebut sebagai pengkhianat.
"Siapa pun di Negara ini, yang mengutak-atik masalah kemajemukan bangsa adalah pengkhianat persatuan dan kesatuan. Kalau itu seorang pejabat, maka dia adalah munafik," katanya.
Prijanto mendampingi Fauzi Bowo (Foke), yang juga calon petahana gubernur DKI Jakarta, untuk masa jabatan 7 Oktober 2007 hingga 7 Oktober 2012. Namun sebelum masa jabatannya berakhir, Prijanto mnegajukan surat pengunduran diri yang akhirnya ditolak oleh DPRD DKI Jakarta.
Prijanto memutuskan berhenti mendampingi Foke sebagai Gubernur DKI karena menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pasangannya itu.
"Kalau data (dugaan korupsi Foke) itu benar, harus ditindaklanjuti oleh yang berwenang," katanya usai acara tersebut.
DKI Jakarta, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menjadi juara sebagai provinsi dengan tingkat korupsi paling tinggi mencapai 46,7 persen.
Tindak pidana korupsi di DKI Jakarta dinilai memiliki banyak modus, antara lain dengan cara memindahkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke rekening pribadi para bendahara.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
Bagikan
BERITA LAINNYA
ARTIKEL TERPOPULER
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
SUMATERA UTARA
5
B-FILES
Terseret dalam Perang dengan Israel, Lebanon Adukan Iran kepada PBB




