"Susno perintahkan potong dana pengamanan pilkada"

Eks kepala Bidang Keuangan Polda Jawa Barat Maman Abdulrahman Pasya mengaku menerima perintah dari eks kapolda Jawa Barat Susno Duadji untuk memotong dana pengamanan Pilkada Gubernur Jawa Barat 2008.

Pernyataan itu disampaikan Maman hari ini dalam kesaksiannya dalam sidang Susno Duadji, di PN Jakarta Selatan. "Perintah lisan dan tulisan. Kayak rendis," kata Maman.

 

Dia menjelaskan, perintah Susno itu kemudian disampaikan kepada staf keuangan Polda Jawa Barat. "Ada kebijakan pimpinan untuk disampaikan ke kapolres dan Bensatker," katanya.

 

Maman juga menjelaskan, yang dimaksud pimpinan itu adalah kapolda Jawa Barat. Ketika Ketua Majelis Hakim Charis Mardiyanto menjelaskan keterangan saksi sebelumnya yakni staf keuangan Polda, bahwa yang dimaksud pimpinan adalah kepala bidang keuangan Polda Jawa Barat dan bukan kapolda, Maman mengatakan, "Kalau di Polda semua sudah ngerti kalau pimpinan itu kapolda. Kalau saya dibilang pimpinannya, sudah gendeng kali.

 

Maman mengatakan, jika pemotongan dana itu dilakukannya maka bisa mendapat keluhan dari Kapolres se-Jawa Barat. "Satu pun tidak ada komplain. Siapa yang mau melawan kapolda? Kalau di polisi itu siapa yang berani melawan?" katanya.

 

Susno yang pernah menjabat kapolda Jawa Barat menjadi tersangka kasus dugaan korupsi korupsi Rp 7 miliar dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008. Dia diduga  dengan  memotong dana penyerahan tahap ke IV kepada Polres dan Polwil di seluruh Jawa Barat.

Menurut Maman, sekitar Rp 8 miliar dari total pemotongan dana pengamanan Pilkada itu disimpan di brankas kantor keuangan Polda Jabar selama satu pekan. Maman mengaku melaporkan dana pengamanan itu ke Susno tapi Susno memerintahkan Maman membuka rekening untuk menyimpan uang Rp 8 miliar itu di Bank Mandiri cabang Soekarno-Hatta, Metro, dan Bandung atas nama Maman Abdulrahman.

Maman mengaku meski rekening itu atas namanya, tapi dia tidak dapat mengambil uang itu sesukanya. "Tidak bisa langsung ambil. Harus perintah beliau," kata Maman.

 

Disebutkan oleh Maman, uang hasil pemotongan dana pengamanan Pilkada itu sebagian digunakan untuk membeli mobil dinas kapolda dengan merek Camry seharga Rp 425 juta. Mobil APV untuk Bhayangkari seharga Rp 115 juta. Bantuan Rp 300 juta untuk pembangunan gelanggang olah raga Brimob Bandung.

Maman menerangkan, ada sekitar 20 pejabat utama Polda Jawa Barat, yang mendapat uang insentif dari dana tersebut. Jumlahnya mencapai Rp 1 miliar. "Perintah lisan dari beliau. Tapi kami bikin daftar penerimaan," katanya.

Daftar penerimaan itu diberi judul "Atensi Kapolda" tertanggal 9 Mei 2008.  Besaran insentif itu ditentukan oleh Susno. Pejabat yang menerima uang itu, kata Maman antara lain Supriadi Usman [wakapolda] menerima Rp 100 juta. Cecep Lukman [Irwasda] menerima Rp 75 juta. Semua pejabat yang menerima uang membubuhkan paraf sebagai tanda terima kecuali Susno. Maman mengaku tidak berani meminta tanda tangan atau paraf dari Susno. "Kapolda [Susno] terima Rp 150 juta. Tapi tidak ada tanda terima. Kami paraf sendiri," katanya.

Pejabat di Polda Jawab yang tidak mendapat insentif dari uang pemotongan pengamanan Pilkada Jawa Barat adalah direktur lalulintas, direktur serse dan direktur intelkam. "Barangkali [karena] dirlantas ada SIM, serse intel [dapat dana] dari Aceng dan Acong," kata Maman yang disambut tawa oleh pengunjung sidang.

Maman mengaku menikmati uang pemotongan dana Pilkada itu sebesar Rp 125 juta tapi sudah dikembalikan ke penyidik Bareskrim setelah perkara korupsi Pilkada mencuat. Uang itu diterima dua kali, Rp 50 juta dan Rp 75 juta. 

Bareskrim

Camry

Jawa Barat

Polda

susno

Toyota