Setjen DPR Tilap Anggaran Pamdal?
Jumat, 7 September 2012 | 18:36 WIB
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Setjen DPR) dikritik karena terlalu boros menggunakan anggaran negara untuk kebutuhan pengamanan dalam (pamdal) DPR.
Berdasarkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Setjen DPR menggunakan jasa pihak ketiga untuk pengamanan dalam komplek perkantoran DPR, rumah jabatan anggota DPR, dan Wisma-Wisma DPR.
Untuk kebutuhan itu, sebanyak 300 orang personil Pamdal dipekerjakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.059.160.000 untuk tahun 2012. Angka itu meningkat dari tahun 2011 yang alokasinya sebesar Rp9.250.450.000.
"Dengan demikian, ada kenaikan anggaran sekitar Rp2,8 miliar, yang menurut kami sangat mahal, tidak rasional. Ini betul-betul anggaran proyek yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja," ujar Kordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (7/9).
Ketika ditelusuri lebih jauh kepada seorang petugas Pamdal DPR yang menolak disebutkan namanya, pria yang sudah bekerja selama lima tahun itu mendapat gaji Rp1,6 juta per bulan.
Sementara bila dibandingkan dengan angka anggaran Rp12 miliaran yang disiapkan negara, seharusnya setiap petugas pamdal itu mendapat sekitar Rp 3.349.767 per bulan.
"Ini harus ditelusuri secara tuntas, apakah anggaran itu 'dimakan' oleh oknum pegawai Setjen DPR atau seperti apa?," pungkas Uchok.
Pihak Setjen DPR masih belum dapat dikonfirmasi terkait temuan Fitra ini.
Berdasarkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Setjen DPR menggunakan jasa pihak ketiga untuk pengamanan dalam komplek perkantoran DPR, rumah jabatan anggota DPR, dan Wisma-Wisma DPR.
Untuk kebutuhan itu, sebanyak 300 orang personil Pamdal dipekerjakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.059.160.000 untuk tahun 2012. Angka itu meningkat dari tahun 2011 yang alokasinya sebesar Rp9.250.450.000.
"Dengan demikian, ada kenaikan anggaran sekitar Rp2,8 miliar, yang menurut kami sangat mahal, tidak rasional. Ini betul-betul anggaran proyek yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja," ujar Kordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (7/9).
Ketika ditelusuri lebih jauh kepada seorang petugas Pamdal DPR yang menolak disebutkan namanya, pria yang sudah bekerja selama lima tahun itu mendapat gaji Rp1,6 juta per bulan.
Sementara bila dibandingkan dengan angka anggaran Rp12 miliaran yang disiapkan negara, seharusnya setiap petugas pamdal itu mendapat sekitar Rp 3.349.767 per bulan.
"Ini harus ditelusuri secara tuntas, apakah anggaran itu 'dimakan' oleh oknum pegawai Setjen DPR atau seperti apa?," pungkas Uchok.
Pihak Setjen DPR masih belum dapat dikonfirmasi terkait temuan Fitra ini.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
Bagikan
BERITA LAINNYA
ARTIKEL TERPOPULER
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
SUMATERA UTARA
5
B-FILES
Terseret dalam Perang dengan Israel, Lebanon Adukan Iran kepada PBB




