Soal Gaji Anggota DPRD DKI, PSI Minta Semua Data APBD 2021 Dibuka ke Publik

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi telah mengumumkan bahwa anggaran rencana kerja tahunan (RKT) telah direvisi dan gaji anggota dewan tidak berubah dari APBD 2020. Menanggapi hal tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta meminta agar rincian anggaran RKT dibuka ke publik.

"Kami tentu senang dengan pernyataan Pak Ketua DPRD DKI Jakarta bahwa gaji DPRD gagal naik dan kembali ke anggaran 2020. Ini sesuai dengan tuntutan rakyat," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar dalam keterangannya, Selasa (8/12/2020).

Namun, Michael mendesak agar data rincian anggaran RKT segera dibuka secara transparan kepada publik agar rakyat bisa melihat secara jelas. Pasalnya, Michael khawatir gaji dan tunjangan tidak naik, tetapi anggaran kegiatan DPRD malah bertambah secara signifikan.

"Rakyat Jakarta berhak mengetahui apakah yang kembali ke besaran tahun 2020 itu hanya tunjangan atau termasuk anggaran kegiatan. Jangan-jangan nilai tunjangan berkurang, tapi anggaran kegiatan malah bertambah signifikan, sehingga nilai total anggaran RKT tidak banyak berubah dari yang tertera di draft. Jika benar seperti itu, maka PSI dengan tegas menolak," tegas Michael.

Pada kesempatan yang sama, Michael juga mengklarifikasi pernyataan Ketua DPRD bahwa PSI melakukan kebohongan publik dengan mengungkap kenaikan RKT ke publik. Dia menegaskan PSI menyatakan sikap menolak kenaikan anggaran DPRD Tahun 2021 pada saat rapat paripurna di DPRD DKI.

"PSI menyampaikan keberatan PSI akan kenaikan RKT secara resmi di Pandangan Umum Fraksi di Rapat Paripurna DPRD, suatu forum DPRD yang konstitusional dan sah. Rapat terbuka untuk umum termasuk media dan bisa disaksikan publik," jelas Michael.

Dia juga mengungkapkan, banyak pernyataan dari para anggota DPRD dari berbagai partai politik yang mengakui adanya draft kenaikan RKT seperti yang telah beredar luas di media. Bahkan, sebagian pihak termasuk Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik mengklaim bahwa draft yang dimaksud tersebut sudah disetujui.

"Jadi draft kenaikan RKT itu ada. Bukan kebohongan publik. Kalau toh sekarang direvisi ini tentu kemenangan rakyat. Faktanya, banyak sekali pihak sudah mengakui draft tersebut, dan bahkan ada klaim draft itu sudah disetujui, artinya draft itu memang ada. Kalau tidak ada ya dari awal pasti langsung dibantah, kenyataannya diakui oleh banyak orang," tambah Michael.

"Tapi kami tidak ingin bahas yang sudah lalu, sekarang kami fokus mengajak publik mengawal transparansi dari APBD yang baru saja diketok. Kami minta rincian hingga level komponen, termasuk isi RKT yang sudah final, agar dibuka ke publik," pungkas Michael.