Menteri Baru Harus Produktif dan Efektif

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta jangan hanya sekadar mengganti personil menteri saja, tetapi harus betul-betul produktif dan efektif. Hal ini penting agar kehadiran menteri baru bisa memberikan dampak positif bagi percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah, RES Fobia kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Selasa (22/12).

Dikatakan, ada lima hal penting yang harus diperhatikan terkait reshuffle kabinet tersebut. Pertama, dibutuhkan strategic reshuffle. Dalam hal ini, reshuffle tampak sebagai tanggapan atas keadaan bahaya yang mengancam kehidupan publik, sekaligus menandai semangat dan kerja strategis untuk memulihkan kedaulatan rakyat.

Hal ini penting supaya hakikat dan eksistensi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan kewilayahan Indonesia terutama yang berada jauh dari pusat-pusat perkembangan, semakin bermakna, tak hanya simbolistik. Tak boleh terjadi keadaan seperti yang disebut Ernesto Laclau sebagai penanda kosong (empty signifier).

Dalam hal ini, kata RES Fobia, tidak sekadar mengganti orang dalam jabatan kementerian tertentu, tetapi secara strategis menata pergantian ini berdasarkan evaluasi yang tepat dan jelas, sekaligus memancarkan harapan baru atas keadaan yang sebelumnya mengganggu, serta menggerakkan kualitas yang lebih bermanfaat ke ruang pelayanan publik.

"Strategic reshuffle harus bekerja efektif terkait dengan ukuran dan jaminan penyelesaian masalah Covid-19, keadaan sosial di era normal baru, tanggung jawab penataan ekonomi, tantangan koordinasi kelembagaan, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, bahkan proses hukum atas perilaku menyimpang yang melukai rakyat seperti korupsi," tegas alumnus Fakultas Hukum UNS dan Graduate School of Policy Studies – Kwansei Gakuin University – Japan ini.

Kedua, hak konstitusional Presiden. Penentuan menteri merupakan hak prerogatif Presiden yang secara konstitusional diatur dalam UUD 1945. Dalam pasal 17 UUD 1945, antara lain mengatur bahwa: (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara; (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

"Dari pasal tersebut jelas terlihat bahwa Presiden memiliki hak konstitusional. Sedangkan, menteri-menteri memiliki kedudukan hukum yang mencirikan kewajiban konstitusional sebagai pembantu Presiden. Karena itu, para menteri harus bekerja berdasarkan visi dan misi Presiden, untuk memenuhi tujuan-tujuan nasional Indonesia. Pada konteks ini, penerapan hak konstitusional Presiden harus benar-benar memperhitungkan faktor rentang kendali yang efektif (span of effective control)," papar Mitra Kerja Indeks Demokrasi Indonesia tersebut.

Ketiga, makna sejati menteri. Sudah umum dikenal bahwa istilah menteri menunjuk pada orang dalam jabatan tertinggi pada suatu kementerian. Namun, sesungguhnya, menteri (minister) dalam konteks kata kerja (verb) berarti orang yang harus bisa melayani, meladeni, menolong, dan merawat. Karena itu, yang paling utama adalah pertimbangan siapa yang mampu mengerjakan apa, dan bukan siapa menjadi menteri apa. Artinya, pemenuhan kebutuhan publik haruslah yang utama.

Keempat, urgensi perubahan struktur yang bermanfaat. Supaya tak tampak menegangkan, tak ada salahnya diadaptasi semangat, cara kerja, dan pengalaman dalam dunia sepak bola. Di sini dikenal istilah super-sub, pemain pengganti yang menentukan kemenangan. Menemukan dan mendayagunakan orang seperti ini pada keadaan sekarang, sangatlah penting. Dia menjadi bagian yang menggaransi kualitas kerja, memiliki kemampuan bekerja sama.

Menurut RES Fobia, menteri baru harus lebih produktif dan efektif. Sekadar contoh dalam sepak bola, Ole Gunnar Solskjaer adalah salah satu pemain super-sub terbaik sepanjang masa. Walau tidak turun sejak awal, ia mampu menghasilkan 28 gol. Termasuk gol penentu kemenangan Manchester United pada partai puncak Liga Champions 1999 melawan Bayern Munchen.

"Dalam konteks kebijakan publik, disinilah pentingnya memperhatikan gagasan Peter Drucker, bahwa cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya," tutur advokat ini.

Kelima, reshuffle harus harus sejak awal memastikan mekanisme kontrol. Presiden mengerjakan agenda keindonesiaan dengan bantuan para menteri. Kepercayaan publik harus dapat dikontrol. Para menteri bekerja dalam wahana birokrasi yang membutuhkan koordinasi kuat. Ini tak selalu mudah.

Ia menjelaskan, secara geografis, sebagai negara kepulauan terbesar di bumi ini, pemerintah memang harus mampu merancang kebijakan publik yang tangguh. Indonesia membutuhkan daya tahan untuk terus bangkit dan bergerak.

"Francis Fukuyama dalam Mission Orders and Bureaucratic Autonomy, mengingatkankan bahwa masalah utama dalam organisasi birokrasi, baik di sektor publik maupun swasta, adalah bagaimana mendelegasikan wewenang yang cukup untuk agen yang memiliki keahlian dan dekat dengan sumber-sumber pengetahuan lokal, sementara pada saat yang sama menjaga kontrol secara keseluruhan atas perilaku mereka," ujar RES Fobia.

Dalam konteks itu, kata dia, hubungan para menteri yang ada di pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus berjalan baik, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi publik. Karena itu, kapasitas dan kualitas koordinasi harus semakin produktif dan efektif.