Jokowi Sindir Foke Hubungan Gubernur-Wagub Harus Rukun

Jumat, 14 September 2012 | 21:48 WIB

Penulis: Ronna Nirmala/ Kristantyo Wisnubroto | Editor: B1

URL berhasil di salin.

Calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) didampingi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan) memaparkan visi dan misi ketika Debat Kandidat Pemilu Cagub dan Cawagub DKI Jakarta putaran kedua di Jakarta, Jumat (14/9). Debat Kandidat yang menghadirkan dua pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur tersebut untuk mempertajam visi dan misi pasangan calon pada Pemilukada DKI Jakarta. FOTO ANTARA/M Agung Rajasa/mes/12 (Antara)

Demi membangun situasi dan kondisi birokrasi yang sehat, sehingga dapat menciptakan suasana pemerintahan yang baik.

Hal itu dikatakan calon gubernur (gagub) DKI Jakarta Joko Widodo. Lebih lanjut, ia mengatakan hal tersebut haruslah dimulai dari hubungan yang baik antara gubernur dan wakil gubernurnya.

"Dari sistem yang telah baik dibangun, tetap saja yang paling penting adalah teamwork-nya, di mana gubernur dan wakil gubernur harus rukun, harus berkomunikasi, karena yang kita kerjakan adalah pekerjaan besar," kata Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo dalam Debat Cagub DKI Jakarta di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Jumat (14/9) malam.

Dijelaskan Jokowi, setelah adanya hubungan yang baik antara keduanya, maka selanjutnya akan berdampak kepada saat mendesain kebijakan.

"Tentunya dalam membuat kebijakan, kita juga harus menerima masukan dari masyarakat, serta fakta di lapangan harus dilihat juga," sebut Jokowi.

Seperti diketahui, hubungan Gubernur petahana DKI Jakarta Fauzi Bowo alias Foke dan wakilnya Prijanto tidak harmonis, bahkan Prijanto sampai minta mengundurkan diri dari jabatannya.

Dikatakan Jokowi, birokrasi di Jakarta pada dasarnya sudah pintar-pintar. Akan tetapi menurutnya, tetap memang harus dibangun sistem yang benar dulu, di mana birokrasi harus melayani dulu.

"Saya kasih contoh, KTP. (Itu) Bsa berbulan-bulan, bahkan bergantung kepada amplop," ujarnya.

Jokowi juga mengatakan perlunya perbaikan atas manajemen anggaran di Jakarta, sehingga tidak lagi menempatkan posisi kota ini sebagai kota terkorup nomor satu oleh PPATK.

Sementara itu, cawagubnya Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan sistem birokrasi yang baik itu dapat dimulai dari sistem penerimaan CPNS yang harus transparan.

"Lulus dan tidak lulus harus diumumkan, sehingga tidak ada daerah abu-abu," tegasnya.

Basuki juga menyentil, anggaran di DKI yang tidak pernah dibuka sampai lembar ketiga, juga dapat menjadi pusat masalah, di mana kita tidak bisa tahu persis ini di-mark up atau tidak.