MUI Puji Usul Protokol Internasional atas Penistaan Agama
Rabu, 19 September 2012 | 16:37 WIB
Presiden SBY akan mengusulkan ke PBB soal protokol internasional menentang penistaan terhadap agama.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi langkah yang diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendesak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), agar mengeluarkan protokol internasional menentang penistaan terhadap agama.
Usulan SBY itu sendiri dikeluarkan pada Selasa (18/9) kemarin, melalui pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto, menyusul penyebaran film "Innocence of Muslims" yang banyak dikecam oleh umat Islam di dunia, karena isinya dianggap melecehkan umat Islam dan Nabi Muhammad SAW.
"Langkah itu sangat wajar dan perlu diapresiasi. Dan sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia perlu mengambil sikap memimpin dalam hal ini di forum OKI dan PBB," ujar Muhyiddin Junaidi, Kepala Bagian Kerjasama dan Hubungan Internasional MUI, dalam jumpa pers di kantor MUI, Jakarta, hari ini.
Muhyiddin menambahkan, sebenarnya SBY juga dapat menyatakan sikap yang lebih keras dalam menanggapi film yang dibuat dengan budget rendah dan antara lain tersebar melalui situs internet YouTube itu. "Hal itu agar tidak memberi angin lagi akan adanya pembuatan atau peredaran film semacam itu," imbuh dia.
Menurut Muhyiddin, umat Islam di Indonesia sebenarnya agak terlambat mengeluarkan reaksi terhadap film ini, dibandingkan dengan umat Muslim di negara-negara lain. Namun, Muhyiddin juga mengatakan bahwa sikap yang ditunjukkan umat Islam di Indonesia sudah jelas.
"Sangat wajar bila kita bersikap rasional dalam menanggapi film tersebut, tanpa harus terprovokasi dan melakukan tindakan-tindakan anarkis," tandas Muhyiddin.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi langkah yang diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendesak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), agar mengeluarkan protokol internasional menentang penistaan terhadap agama.
Usulan SBY itu sendiri dikeluarkan pada Selasa (18/9) kemarin, melalui pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto, menyusul penyebaran film "Innocence of Muslims" yang banyak dikecam oleh umat Islam di dunia, karena isinya dianggap melecehkan umat Islam dan Nabi Muhammad SAW.
"Langkah itu sangat wajar dan perlu diapresiasi. Dan sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia perlu mengambil sikap memimpin dalam hal ini di forum OKI dan PBB," ujar Muhyiddin Junaidi, Kepala Bagian Kerjasama dan Hubungan Internasional MUI, dalam jumpa pers di kantor MUI, Jakarta, hari ini.
Muhyiddin menambahkan, sebenarnya SBY juga dapat menyatakan sikap yang lebih keras dalam menanggapi film yang dibuat dengan budget rendah dan antara lain tersebar melalui situs internet YouTube itu. "Hal itu agar tidak memberi angin lagi akan adanya pembuatan atau peredaran film semacam itu," imbuh dia.
Menurut Muhyiddin, umat Islam di Indonesia sebenarnya agak terlambat mengeluarkan reaksi terhadap film ini, dibandingkan dengan umat Muslim di negara-negara lain. Namun, Muhyiddin juga mengatakan bahwa sikap yang ditunjukkan umat Islam di Indonesia sudah jelas.
"Sangat wajar bila kita bersikap rasional dalam menanggapi film tersebut, tanpa harus terprovokasi dan melakukan tindakan-tindakan anarkis," tandas Muhyiddin.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
Bagikan
BERITA LAINNYA
ARTIKEL TERPOPULER
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
SUMATERA UTARA
5
B-FILES
Terseret dalam Perang dengan Israel, Lebanon Adukan Iran kepada PBB




