Sudi: SBY tidak Perlu Lapor ke LSM soal Kebijakan KPK vs Polri

Presiden akan menggelar jumpa pers pada Senin (8/10) malam atau Selasa (9/10).

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, menyampaikan Presiden Susilo  Bambang Yudhoyono (SBY) tidak tinggal diam menyikapi polemik antara KPK dan  Polri.

Menurut rencana, Presiden Yudhoyono akan menyampaikan penjelasan, Senin (8/10) malam.

"Sejak awal terjadinya ketegangan ini, presiden sudah mendengarkan dan  menyimak. Presiden tidak diam, presiden mengambil langkah dan  menjalankan sistem," ujar Sudi kepada wartawan di Kantor Kepresidenan, Minggu (7/10).

Dikatakan Sudi, presiden punya langkah dan tidak perlu dipublikasikan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau politisi-politisi tertentu.
 
"Memang tugas presiden untuk mendengarkan dan tidak harus dipublikasikan. Presiden punya jalur tertentu," tambahnya.

Sudi menuturkan, melihat ketegangan yang ada, Presiden SBY memanggil Kapolri, Jumat (5/10). Sehari kemudian, presiden memimpin rapat dan melalui  Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Djoko Suyanto, memerintahkan  agar melakukan pertemuan antara Polri dengan KPK.

Namun, dikabarkan pertemuan yang direncanakan hari ini, batal berlangsung.  Karena pimpinan KPK sedang berada di luar kota. Pertemuan itu pun dijadwal ulang besok, Senin (8/10).

"Setelah mendapatkan laporan dari Kapolri, rencananya presiden akan memberikan keterangan resmi, Senin (8/10) malam atau Selasa (9/10)," ungkapnya.

Sudi memaparkan, presiden mengedepankan upaya KPK dan Polri untuk mengatasi masalah sesuai Undang-undang dan MoU yang berlaku.

"Presiden mendengarkan komentar masyarakat agar mengambil alih. Namun, sebelum ambil alih presiden mengedepankan upaya KPK dan Polri untuk  menyelesaikan masalah," tukasnya.

Sebelumnya, ratusan aktivis dan tokoh menyambangi gedung KPK Jumat (5/10) malam saat sejumlah anggota polisi mencoba menangkap paksa salah satu penyidik KPK.

Hari ini, ribuan orang menggelar aksi SAVE KPK menolak kriminalisasi penyidik KPK dan pembonsaian peran KPK sebagai lembaga pemburu koruptor. Mereka menuntut Presiden SBY turun tangan menuntaskan konflik KPK dan Polri.