Survei: Lembaga Kepresidenan Lebih Dipercaya Dibanding DPR

Kepercayaan tinggi ini bukan kepada SBY melainkan kepada lembaga kepresidenan yang dinilai lebih baik.

Meskipun banyak kritik terhadap pemerintah, ternyata lembaga Kepresidenan lah yang paling dipercaya oleh masyarakat dibandingkan lembaga lainnya.

Hal tersebut muncul sebagai salah satu hasil survei Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengenai “Dukungan Publik terhadap Demokrasi di Indonesia”.

Survei ini dilakukan secara nasional dengan sampel sebanyak 1,700 orang yang dipilih secara acak bertingkat (multi-stage random sampling) dari 33 provinsi. Survei dengan margin of error sebesar plus minus 2.38 persen ini dilakukan dari tanggal 25 Juni hingga 10 Juli 2012 dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Wawan Ichwanuddin, ketua tim peneliti mengatakan dalam survei mengenai kinerja pemerintah, ditemukan bahwa lebih dari setengah responden menyatakan percaya terhadap integritas presiden (kejujuran) presiden.

”Lebih dari setengah respon atau 55.5 persen percaya terhadap integritas presiden. Angka ini lebih tinggi dari pengadilan (32 %), DPR RI (29.7) dan partai politik (23.4). Sementara itu lebih dari 34 persen responden menyatakan tidak percaya terhadap integritas partai politik,” ujarnya di gedung LIPI, Jakarta, Kamis (11/10).

Terkait hal ini, Nico Harjanto, peneliti dari Rajawali Foundation, mengatakan kepercayaan tinggi ini bukan secara langsung menyasar kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melainkan lembaga kepresidenan yang dinilai lebih baik dibandingkan lembaga lain yang sering terekspos karena praktik penyimpangan atau berita negatif.

”Approval rating terhadap SBY memang tinggi, begitu juga dengan lembaga kepresidenan. Karena selama ini juga belum ada kasus langsung mengenai Presiden atau keluarganya,” ujarnya.

Hal ini menjadi berbeda, kata Nico, jika dilihat dari kinerja pemerintah. Menurutnya, publik mengetahui bahwa pemerintah terdiri dari menteri-menteri yang berasal dari partai politik. Apalagi, selama ini disebutkan ada beberapa menteri yang diindikasikan terlibat masalah.