Pengamat: Tembus Parlemen, Bukan Hal Sulit bagi Jokowi

Parlemen tidak mungkin dapat sewenang-wenang menolak kebijakan eksekutif hanya karena perbedaan politik.

Minimnya posisi kursi milik PDI Perjuangan (PDIP) dan Gerindra di DPRD DKI Jakarta dinilai tak akan menjadi sebuah resistansi bagi kebijakan politik Joko Widodo (Jokowi), saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Hal tersebut dikatakan oleh pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya di Jakarta, Minggu (14/10).

Menurut Yunarto, parlemen tidak mungkin dapat sewenang-wenang menolak kebijakan eksekutif hanya karena perbedaan politik.

"Pada prinsipnya, hal tersebut tidak akan berlaku," ujarnya.

Dijelaskannya, kebijakan eksekutif, dalam hal ini adalah Gubernur DKI Jakarta, pada dasarnya berada di tangan publik, bukan bergantung kepada parlemen.

"Saya tidak yakin pihak eksekutif akan dilemahkan," tegasnya.

Bahkan, lanjutnya, secara tidak langsung justru Jokowi diminta untuk dapat merangkul partai-partai lain agar kebijakannya bisa dilancarkan, di mana hal tersebut justru menjadi ajang lobi politik.

"Poin pentingnya, bukan kekuatan parlemen berapa besar, tapi bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan Jokowi dengan indikatornya adalah transparansi," paparnya.

Oleh Yunarto, Jokowi pun disarankan untuk dapat menunjukkan transparansinya dalam apa pun yang menjadi program-program unggulan. Sehingga, masyarakat sejak awal sudah dapat mengetahui dan dapat bersikap (terhadap) program mana yang dapat diterima atau ditolak.

"Jadi, masyarakat yang bisa memback-up kekuatan Jokowi di parlemen," kata Yunarto pula.

Lebih lanjut, Yunarto memaparkan, tantangan terbesar yang akan dihadapi Jokowi adalah bagaimana dirinya dapat menjadi mediator yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

"Jabatan Gubernur DKI Jakarta bukan hanya kepala daerah, (tapi) sekaligus kepala daerah ibukota pemerintahan dan negara, di mana pengelolaan infrastrukturnya bersinggungan dengan pemerintah pusat," ungkapnya.

Sementara tantangan terbesar selanjutnya adalah bagaimana menghadapi jajaran pegawai ibukota yang sudah terbiasa dengan gaya kental birokratnya.

"Kita tahu PNS DKI Jakarta, sudah terbiasa dengan gaya birokrat yang kental. Itu yang juga menjadi kesulitan yang harus didobrak, (yakni) level eksekusi di tangan birokrasi," sambungnya.

Lebih jauh, Yunarto berharap kepada masyarakat agar tidak mengekspetasikan Jokowi yang berlebihan, karena walau bagaimanapun harus diakui bahwa menyelesaikan masalah Jakarta tidak akan cukup hanya dalam lima tahun saja.

"Semoga juga Jokowi tidak terjebak menjadi manusia populis yang hanya berusaha menyenangkan masyarakat secara komunikatif. Jakarta membutuhkan lebih dari itu," tegasnya.

Di sisi lain, Jokowi sendiri saat dimintai tanggapannya mengenai adanya kemungkinan resistansi birokrasi (di parlemen) tersebut, memilih untuk menjawab singkat, "Lihat saja nanti."