Dipertanyakan Alasan KPU Mempertahankan IFES

IFES membuat masalah besar pada Pemilu 2009 karena KPU memakai program IFES dalam pengadaan Tabulasi Elektronik berbasis SMS secara nasional.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus membuka secara transparan alasan mempertahankan LSM asal Amerika, Internasional Foundation of Electoral System (IFES) dalam penyelenggaran pemilu nasional.

"Ini yang selalu mencurigakan. Kenapa KPU berani mempertaruhkan harga  diri dan jabatan membela IFES, untuk mengabaikan kritik IFES," kata Ray Rangkuti dari Lingkar Madani (Lima) Indonesia, di Jakarta, hari ini.
 
IFES adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari Amerika Serikat. Di Indonesia, lembaga itu didanai perwakilan lembaga donor pemerintah AS, USAID.
 
Ray tak menampik, ada semacam 'kelompok tersembunyi' yang bermain mengendalikan lembaga terkait di Indonesia demi melanggengkan operasional IFES.
 
Menurutnya, KPU harus menjawab kecurigaan adanya kemungkinan 'permainan' kepentingan politik dan ekonomi sejumlah pihak tertentu dalam operasional IFES.
 
"Jangan lupa juga, kita perlu menanyakan niat baik IFES, kok tetap ngotot untuk ikut pemilu Indonesia sekalipun mendapat kritik luas? Dua-duanya ngotot, itu yang membuat jalinan kerja sama itu menjadi penuh  pertanyaan," kata dia.
 
Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, juga menyerukan agar KPU segera membenahi permasalah kerjasama dengan IFES.
 
"Kalau bermasalah tolong segera dibenahi. Jangan berujung pada masalah hukum yang tidak perlu," kata Priyo.
 
Sebelumnya, sejumlah partai politik dan LSM mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutus hubungan dengan IFES. Sebab belakangan muncul masalah terkait penerapan sistem informasi partai politik online (sipol), yang justru merusak proses verifikasi parpol di KPU.
 
KPU mulai menggunakan IFES sejak 2004. IFES terlibat aktif melakukan jejak pendapat, antara lain persepsi pemilih terhadap pemilu 2004 yang dirilis 25 Februari 2003.
 
IFES juga ikut menentukan jumlah golput dalam partisipasi pemilih dan  elektabilitas pasangan Capres 2004 yang dirilis 4 Agustus 2004 yang mendapat reaksi keras dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), karena menganggap tidak netral.
 
KPU juga menggunakan IFES dalam peluncuran Pusdok Pemilu 2004 serta melakukan penentuan logo Pemilu 2004 dengan membentuk kelompok Focus Group Discussion (FGD).
 
KPU juga menggunakan IFES dalam pelatihan manajemen pemilu KPU pada Juni-Juli 2003. Setelah itu KPU mendirikan Joint  Operation and Media Center (JOMC) yang salah satunyanya membuat Program  pengembang IT KPU pada Pemilu 2004.
 
IFES membuat masalah besar pada Pemilu 2009 karena KPU memakai program IFES dalam pengadaan Tabulasi Elektronik berbasis SMS secara nasional. Saat itu, dari 450.000 TPS di seluruh Indonesia, hanya 107.000 TPS yang mendaftarkan nomornya di jaringan SMS pemilu. Itupun hanya 60 ribu TPS saja yang tercatat mengirimkan perolahan suara, atau sekitar 10,72 persen dari DPT.
 
Kini 2012 KPU kembali mengulang hal yang sama bahkan dianggap lebih sistematis.  Selain kerjasama Sipol, KPU dan IFES juga mengadakan pelatihan kepada berbagai KPUD tentang sistem pendataan dan  pendaftaran pemilih.