Jokowi Diminta Paparkan Teknis Program Urai Kemacetan

Mayoritas dewan tidak memahami teknis tiga program prioritas Jokowi itu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo segera memberikan paparan teknis terhadap tiga program yang menjadi skala prioritasnya dalam mengurai kemacetan di ibukota.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Aliman Aat mengatakan, paparan tersebut sebaiknya segera dilakukan, sebelum Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perhitungan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disahkan.

Aliman yang ditemui usai melakukan rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Komisi B dan C DPRD DKI Jakarta, beserta Dinas Perhubungan DKI untuk membahas hal ini, mengaku pada dasarnya mayoritas anggota dewan tidak memahami secara teknis tiga program prioritas itu.

Program tersebut di antaranya adalah penambahan armada busway sebanyak 450 unit, pengadaan 1.000 unit bus dengan cara hibah sebagai upaya mengganti Kopaja, Kopamil, dan Metromini, juga rencana pembangunan jalur busway elevated koridor 13 Blok M-Ciledug.

"Yang kita pertanyakan adalah mekanisme dari hibahnya tersebut. Pertama, siapa yang akan melakukan penerimaan terhadap hibah tersebut? Kedua, yang jelas yang menerima harus berbadan hukum. Dan apabila hibah itu diberikan kepada perusahaan, sudah tentu harus ada komitmen tentang pengelolaannya," kata Aliman, di ruang rapat Komisi B, Gedung DPRD DKI Jakarta, hari ini.

Lebih jauh, Aliman juga mempertanyakan bentuk dari hibah yang akan dilakukan Jokowi tersebut. Pasalnya menurutnya, untuk pengadaan 1.000 minibus tersebut, pastinya akan menggunakan dana APBD atau uang rakyat, yang nantinya harus dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, hingga saat ini, beredar kabar bahwa dua perusahaan yang disebut-sebut sebagai calon penerima hibah adalah Perusahaan RaTaks (Radio Taksi) dan PPD (Perusahaan Pengangkutan Djakarta). Terhadap hal itu, Aliman pun juga meminta bahwa siapa pun perusahaan penerima hibah tersebut, tetap harus dilakukan kajian terlebih dahulu.

"Saya menyampaikan, harus dilakukan upaya kajian terhadap perusahaan penerima hibah. Dan apakah pemberian hibah 1.000 unit itu akan berdampak kepada pengelola Metromini yang sudah ada? apakah sudah diberikan sosialisasi dan pengertian?" tanyanya.

"Padahal sesuai dengan aturan yang ada, setiap pengelola angkutan umum harus memiliki depo atau pool. Namun kenyataannya yang ada di lapangan, banyak perusahaan Metromini yang diparkir di jalan," tambahnya.

"Dan apakah (perusahaan angkutan umum) tersebut sudah disosialisasikan atau belum? Apakah mereka bisa menerimanya atau tidak?" sebutnya lagi.

Selain pengadaan 1.000 bus yang nantinya akan dihibahkan tersebut, Aliman juga mempertanyakan soal rencana penambahan 450 unit busway yang akan dilakukan.

"Yang menjadi pertanyaan adalah di mana titik yang akan terurai? Apakah dengan penambahan tersebut, dapat membuat daya tarik masyarakat untuk beralih dari mobil pribadi ke angkutan umum? Headway-nya bagaimana? Ini kita tunggu paparan teknisnya," paparnya.

Sementara itu, Aliman juga meragukan apakah pembangunan jalur busway elevated Koridor 13 Blok M-Ciledug benar-benar dapat mengurai kemacetan. Pasalnya menurutnya, jalur yang akan dilalui tersebut adalah jalur yang benar-benar padat dan tidak memiliki area yang cukup luas untuk memulai pembangunan.

"Meskipun tidak perlu menambah pelebaran jalan, karena akan dibangun di atas, namun yang pasti pada saat pembangunannya nanti, akan menyebabkan kemacetan yang amat sangat parah di sana, karena yang ada di Ciledug itu separatornya kan sangat kecil," tandasnya.