Dipo Imbau Dahlan Hati-Hati Beberkan Nama Oknum DPR
Kamis, 1 November 2012 | 17:32 WIB
Pemerintah menjamin memberikan dukungan penuh terhadap langkah Dahlan Iskan untuk membeberkan nama-nama oknum DPR.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan berhati-hati dalam membeberkan nama-nama oknum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang terlibat dalam praktik pemalakan.
"Tidak layak kalau Pak Dahlan mengemukakan ke publik, si A sebagai peminta jatah, si B begini. Dia bisa dituntut," kata Dipo, dalam keterangan pers di kantor Seskab, Jakarta, hari ini.
Namun, Dipo menegaskan pemerintah tetap akan memberi dukungan penuh terhadap langkah Dahlan untuk membeberkan nama-nama oknum DPR.
Ditambahkan Seskab, langkah Dahlan selama ini bukanlah sebagai pengalihan atas isu inefisiensi pengelolaan anggaran PT PLN, tetapi mengikuti Surat Edaran (SE) 542 tentang pencegahan praktik kongkalikong dalam pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif.
"Ini bukan pengalihan isu. Saya yakin tipenya Pak Dahlan itu beliau tidak mau menghindar. Beliau orang yang lempeng-lempang saja, jadi beliau kemukakan," ungkap Dipo.
Diberitakan sebelumnya, Dahlan telah dua kali mangkir dari undangan rapat kerja dengan Komisi VII DPR. Anggota DPR memanggilnya untuk meminta klarifikasi soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tentang adanya inefisiensi PLN sebesar Rp37,6 triliun.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan berhati-hati dalam membeberkan nama-nama oknum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang terlibat dalam praktik pemalakan.
"Tidak layak kalau Pak Dahlan mengemukakan ke publik, si A sebagai peminta jatah, si B begini. Dia bisa dituntut," kata Dipo, dalam keterangan pers di kantor Seskab, Jakarta, hari ini.
Namun, Dipo menegaskan pemerintah tetap akan memberi dukungan penuh terhadap langkah Dahlan untuk membeberkan nama-nama oknum DPR.
Ditambahkan Seskab, langkah Dahlan selama ini bukanlah sebagai pengalihan atas isu inefisiensi pengelolaan anggaran PT PLN, tetapi mengikuti Surat Edaran (SE) 542 tentang pencegahan praktik kongkalikong dalam pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif.
"Ini bukan pengalihan isu. Saya yakin tipenya Pak Dahlan itu beliau tidak mau menghindar. Beliau orang yang lempeng-lempang saja, jadi beliau kemukakan," ungkap Dipo.
Diberitakan sebelumnya, Dahlan telah dua kali mangkir dari undangan rapat kerja dengan Komisi VII DPR. Anggota DPR memanggilnya untuk meminta klarifikasi soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tentang adanya inefisiensi PLN sebesar Rp37,6 triliun.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
Bagikan
BERITA LAINNYA
ARTIKEL TERPOPULER
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
SUMATERA UTARA
5
B-FILES
Terseret dalam Perang dengan Israel, Lebanon Adukan Iran kepada PBB




