Sebagian Besar Pilkada Bermasalah

Jumat, 18 Juni 2010 | 20:25 WIB

Penulis: Bagus Supriyatno | Editor: B1

URL berhasil di salin.

Komite Pemilih Indonesia menemukan banyak rekayasa, sengketa hukum dan kekerasan dalam pelaksanaan pilkada di sejumlah daerah di Indonesia.

Koordinator komite, Jeirry Sumampow mengungkapkan, temuan itu berdasarkan pantauan komite selama dua bulan terakhir di 90 daerah yang menggelar pilkada.

"Misalnya, saat ini di Kabupaten Samosir (Sumatra Utara) akan dilangsungkan rekapitulasi suara. Namun dilakukan dalam situasi penuh ketegangan," kata Jeirry.

Ketegangan di Samosir terjadi menyusul ditemukannya rekayasa daftar pemilih tetap, yang dilakukan seorang kandidat.

"Jumlahnya mencapai 2.000 orang. Padahal selisih antara yang menang dengan yang nomor dua, hanya 3.000 suara," kata dia.

Di Pematang Siantar ditemukan kasus ijasah palsu dari salah seorang kandidat, yang tidak diusut oleh komisi pemilihan setempat.

Dugaan kesengajaan pilkada dijadikan dua putaran, terjadi di Ketapang, Kalimantan Barat karena ada kepentingan menggunakan dana anggaran.

"Keputusan terakhir sedang digugat. Yang menggugat dari pasangan yang mestinya menang. Sekarang kasusnya sudah di Mahkamah Konsititusi," kata Jeirry.

Di Manado, Sulawesi Utara, orang anggota KPU Kota Manado diberhentikan oleh Dewan Kehormatan KPU karena kelimanya bergeming menggelar pilkada pada bulan September, atau tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan KPU Pusat dan KPU Provinsi, 3 Agustus 2010.

"Yang lucu, awalnya pilkada itu akan digelar November karena pemerintah daerah keberatan dengan biaya pilkada yang diajukan KPU sebesar Rp 100 miliar. Tapi kok tiba-tiba disetujui anggaran sebesar 116 milyar," kata Jeirry.