Federasi Pekerja BUMN Belum Miliki Bukti Konkret Adanya Pemerasan

Sebaiknya DPR tidak sering memanggil BUMN ke Senayan.




Ketua Umum Federasi Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Abdul Latif Algaff mengatakan, permintaan jatah hingga pemerasan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nyata dan diketahui oleh para pekerja BUMN. Hanya kata dia memang mereka tak punya bukti konkret.

"Kami ini karyawan BUMN kami lihat itu fakta ada pemerasan di BUMN cuma modus bermacam-macam tapi sekarang kami tidak lihat konkret," kata Abdul Latif saat diskusi bertajuk "BUMN, Kisah Usang Sapi Perah" di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (10/11).



Dia mengatakan pernah mengalami dan mendengar pula bahwa setelah rapat dengar pendapat (RDP) dengan Parlemen, para direksi geleng-geleng karena dalam rapat merasa 'diserang' oleh anggota Dewan namun di belakang terdapat 'permintaan'.

"

Sebegitu sengitnya DPR menyerang dan di belakang ada maksud-maksud tertentu mengajak deal kadang bilang gila mintanya Rp1 miliar sampai Rp2 miliar seolah setiap forum seperti itu ada skenario," kata dia lagi.



Meski kata dia kerap kesalahan bukan hanya dari Parlemen. Bahkan inisiatif memberikan 'jatah' bisa berasal dari direksi BUMN sendiri.

Abdul Latif kemudian membela Menteri BUMN Dahlan Iskan yang menurutnya hanya bermaksud 'membersihkan' BUMN. Ia menyarankan DPR sebaiknya tidak sering memanggil BUMN secara langsung ke Senayan sebab bisa dilakukan melalui menteri untuk memperkecil potensi kongkalikong.

Hal tersebut disampaikan Abdul menyusul pernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan perihal anggota Dewan terduga peminta 'jatah' yang nama-namanya dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPR.

Sementara anggota Komisi VI yang mengurusi BUMN, Hendrawan Supraktino menilai laporan Dahlan Iskan bersifat spekulasi. Sayangnya publik dan media kata dia memberikan poin pada setiap pernyataan Dahlan.

"Kalau pak Dahlan kelola unsur spekulasi jadi sensasi maka data yang disampaikan rentan jadi sampah atau fitnah karena muatan spekulasi begitu besar," kata Hendrawan. Pasalnya menurut dia, dari inisial-inisial yang diberikan Dahlan ada sejumlah nama yang dianggap tak punya peran yang berdaya tawar untuk meminta 'jatah'.

"Dalam rapat BUMN kami selalu tanyakan apa ada peningkatan transparansi dan fairness karena kami nilai sejumlah informasi (Dahlan) penuh dengan spekulasi," tutupnya.