Zulkifliemasnyah Bantah Cegah Rencana Minta Upeti ke BUMN

Nama Zulkifliemansyah disebut dalam surat Menteri BUMN ke BK DPR sebagai pihak yang mencegah koleganya di DPR meminta uang upeti kepada BUMN.
 
Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Zulkifliemansyah tidak merasa pernah mencegah koleganya sesama anggota DPR meminta 'jatah' dari badan usaha milik negara  (BUMN) PT Merpati Nusantara Airlines.

Zulkifliemansyah mengaku hanya memimpin pertemuan informal dengan Dirut Merpati Rudi Setyo Purnomo pada tanggal 1 Oktober 2012 untuk memastikan soal rencana penyertaan modal negara (PMN) terhadap PT Merpati. Pertemuan itu  dilakukan karena rapat tidak kuorum.
 
"Saya juga bukan mau dipuji, tapi upaya yang sedikit itu dibesar-besarkan," kata Zulkifliemansyahl, usai memenuhi panggilan Badan  Kehormatan (BK) di gedung Nusantara II, Senayan, Senin siang (26/11)
 
Saat itu, bersama anggota komisi lainnya, mereka menanyakan soal rencana bisnis PT Merpati yang diajukan Dirut Merpati sebelumnya dan membutuhkan penyertaan modal negara (PMN). Namun, Rudi mengatakan Merpati tidak butuh PMN. Hal inilah yang dikhawatirkan dia ditafsirkan sebagai permintaan 'jatah".

Zulkifliemansyah sendiri mengaku hanya mengatakan kasus PMN Merpati selesai kalau memang dirut BUMN tersebut merasa tak memerlukan PMN. "Saya kuatir pertanyaan business plan oleh salah seorang anggota itu dimaknai sebagai bentuk pemerasan," kata dia.
 
"Saya sebagai moderator dan pimpinan mengatakan oke kita case closed, yang lama kita tutup dan yang baru kita bicarakan ke depan. Ungkapan saya yang sederhana ini kalau diangap mencegah pemerasan BUMN, saya anggap juga berlebihan," imbuh politikus PKS itu.
 
Ditambahkan Zulkifliemansyah, sebagai masyarakat dia tersanjung mendapat pujian dari menteri BUMN, tetapi sayangnya teman-temannya terkejut dan merasa menjadi korban. "Kasihan teman-teman yang namanya sudah disebut, kalau ini bisa diambil  (keputusan) cepat, entah dirut merpati atau Dahlan yang minta maaf," tandas dia,
 
Sebelumnya, nama Zulkifliemansyah disebut dalam surat Menteri BUMN Dahlan Iskan ke BK DPR sebagai pihak yang mencegah koleganya di DPR meminta uang upeti kepada BUMN.