Pergantian Ruhut bukan akibat Perseteruan dengan Anas

Rotasi internal Partai Demokrat tidak perlu surat keputusan.

Silaturahmi Nasional Partai Demokrat di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/12), ricuh karena kedatangan Ruhut Sitompul yang ditolak mayoritas kader yang hadir dalam acara tersebut.

Ruhut yang hadir seusai pembukaan acara oleh Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, langsung disoraki ribuan kader Demokrat dari sejumlah daerah.

"Pecat Ruhut, pecat Ruhut," ujar para kader daerah.

Ruhut langsung dilarikan keluar ruang Silatnas. Dia juga diteriaki agar segera pulang meninggalkan lokasi.

Sejumlah wartawan yang mengejar Ruhut sempat mengalami tindak kekerasan oleh petugas pengamanan Silatnas Partai Demokrat. Beberapa wartawan terjatuh.

Ruhut mengatakan kedatangannya di Silatnas Demokrat karena diundang oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Aku diundang, aku diminta Pak SBY untuk datang," kata Ruhut.

Dia mengatakan kader-kader yang meneriakinya untuk pulang merupakan kader yang menjadi antek-antek Anas Urbaningrum.

"Siapa berani pecat aku. Mereka yang teriak itu antek-antek, mereka takut terbongkar korupsinya," kata Ruhut.

Kejadian ini dinilai sejumlah kalangan sebagai akumulasi dari kekesalan kader Demokrat khususnya Anas Urbaningrum atas ulah Ruhut yang kerap membingungkan Demokrat sendiri. Karena dianggap kerap mengkritisi sang Ketua Umumnya, Rabu (12/12) ia didepak dari kedudukan Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi DPP Partai Demokrat.

Rapat pemecatan Ruhut dari DPP Partai Demokrat diputuskan melalui rapat pengurus harian yang dihadiri Ketua Umum, Sekjen, para Ketua dan Wakil Sekjen. Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono maupun anggota Dewan Pembina Partai Demokrat lainnya tidak dilibatkan.

Menyikapi tudingan itu, Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, pencopotan Ruhut Sitompul dari jabatan Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi DPP Partai Demokrat , bukanlah karena Ruhut "mbalelo" atau dianggap menyudutkan Ketua Umum Anas Urbaningrum.

"Bahwa ada penyegaran dan rotasi, posisi Pak Ruhut itu diganti oleh Nur Qomar. Yang lain juga bergeser," kata Saan.

Saan mengatakan, rotasi kepengurusan di Dewan Pimpinan Partai (DPP) PD itu sudah dilakukan sejak September 2012, saat partai tersebut akan mendaftarkan kepengurusan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain mengisi jabatan kosong, Partai Demokrat pun melakukan rotasi.

"Pas kami daftar ke KPU, persyaratan KPU itu kan salah satunya lengkap kepengurusan. Nah, kepengurusan kan banyak yang kosong waktu itu. Bendahara Umum kosong, Wakil Sekjen kosong, ada departemen-departemen yang (juga) kosong," lanjut Saan.

Saan pun membantah kalau momen itu sekalian dimanfaatkan untuk mendongkel Ruhut dari jabatannya. Sebab menurutnya, kalau memang Ruhut "mbalelo", sejak dulu pun dia bisa saja diberhentikan.

"Itu enggak ada hubungannya soal itu. Enggak ada kaitannya soal pernyataan-pernyataan itu. Kalau misalnya ada kaitannya, maka sudah dulu-dulu gitu dilengserkan," kata Saan.

Sebelumnya, Ruhut sendiri menilai ia dilengserkan karena Ketua Umum PD Anas Urbaningrum berpanas telinga mendengarkan pernyataannya yang meminta Anas mundur agar partai tak dikaitkan dengan kasus korupsi.

Dalam beberapa bulan terakhir, nama Anas memang masih dikaitkan dengan kasus Hambalang. Mantan anggota KPU itu bahkan sudah diperiksa KPK dua kali.

Tidak perlu SK

Selain itu, Ruhut juga mempermasalahkan soal tidak adanya surat keputusan (SK) pencopotan posisinya tersebut. Soal SK ini, Saan punya argumen lain.

Menurut dia, rotasi sendiri memang tak harus diresmikan dengan surat. Saan pun mengaku dirinya sendiri menjadi Wakil Sekjen juga tak harus melalui SK.

Lebih jauh Saan menyebut, beberapa posisi yang dirotasi antara lain adalah Andi Nurpati yang awalnya Ketua Divisi Komunikasi Publik menjadi Ketua Divisi Hubungan Eksternal-Internal. Kemudian posisi Andi yang lama, kini digantikan Gede Pasek Suardika yang juga Ketua Komisi III DPR.

Berikutnya, Nurhayati yang dulu di DPP mengurusi hubungan luar negeri, kemudian menjadi Wakil Sekjen Partai Demokrat. Posisi Wakil Sekjen sebelumnya dipegang oleh Angelina Sondakh yang diberhentikan karena terjerat kasus korupsi. Sementara Indrawati Sukadis sekarang menjadi Wakil Bendahara Umum.

Posisi Ruhut sendiri digantikan oleh Nur Qomar. Hanya saja, saat ditemui terpisah, Nur Qomar sendiri mengaku belum mengetahui dirinya menggantikan posisi Ruhut.

"Saya sampai saat ini masih Sekretaris Pak Ruhut, Sekretaris Departemen Kominfo. Bahwa Pak Ruhut tidak lagi (di) Departemen Kominfo, ya (tahu). Tapi kalau saya (menggantikan), belum dengar," kata Qomar yang mantan personel grup lawak TomTam yang juga aktif berdakwah itu.

Namun sebagai kader, Qomar mengatakan bahwa dirinya harus siap ditempatkan di posisi apapun. "Sebagai kader di partai besar, Partai Demokrat, (saya) dengan penuh dedikasi dan loyalitas kesetiaan pada pimpinan (siap menjalankan) tugas itu," ujar anggota Komisi X DPR tersebut.