Para Cagub Jabar Kritik Data Pemilih Sementara

Terdapat selisih jumlah pemilih yang mencapai 4.378.892 orang dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

Para calon gubernur (Cagub) Jawa Barat (Jabar) mengkritisi data pemilih sementara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar. Berdasarkan hasil verifikasinya, KPU Jabar merilis saat ini terdapat 32.263.397 pemilih di Jabar.

Padahal sebelumnya, KPU Jabar disebut mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih pemilu (DP4) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sebanyak 36.642.289 pemilih. Dengan demikian, ada selisih jumlah pemilih yang mencapai 4.378.892 orang.

Seperti diketahui, saat ini KPU Jabar sudah menetapkan lima pasangan calon untuk bertarung dalam pemilihan yang bakal berlangsung  pada 24 Februari 2013 mendatang. Mereka adalah pasangan Dikdik Muliana Arif Mansur-Cecep Nana Suryana Toyib, Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki, Dede Yusuf Macan Effendi-Lex Laksamana, Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar, serta Irianto MS Syafiuddin-Tatang Farhanul Hakim.

Sehubungan dengan data pemilih itu salah satu Cagub, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan seluruh masyarakat harus bisa menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan gubernur nanti. Rieke mengusulkan agar KPU membuat aturan yang memungkinkan seluruh warga yang punya hak pilih dapat menggunakannya, meski mereka tidak terdaftar dalam data pemilih.

"Kalau (ada) orang yang belum terdaftar, tapi ada kartu keluarga atau kartu tanda penduduk setempat, agar diperbolehkan memilih," kata politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, hari ini.

Menurut Rieke, hal itu perlu dilakukan oleh KPU. Dia memberi contoh kasus pada proses pemilihan Walikota Bekasi baru-baru ini.

"Semalam sebelum pencoblosan, saya cek ke tempat pemungutan suara (di Bekasi), ternyata banyak yang belum terdaftar," katanya.

Padahal, kata Rieke, nama-nama warga itu sudah terdata di komputer pemerintah setempat, tapi belum keluar di daftar pemilih.

"Ini untuk antisipasi saja," ujarnya.

Rieke mengaku pihaknya juga akan membentuk pos pengaduan yang melibatkan pengurus partainya, untuk mengecek data pemilih secara langsung.

Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Dede Yusuf-Laksamana, Didin Supriadin, juga menyoroti pengurangan jumlah pemilih tersebut. Untuk mengawasi proses pendataan ulang itu, Didin mengaku akan mengerahkan para kader partai dan relawannya.

"Jika ada temuan, kami akan laporkan sebagai masukan buat KPU. Kami tidak mau daftar pemilih ini jadi titik kecurangan dalam pemilihan gubernur," kata Didin.

Masukan serupa disampaikan oleh Cagub lainnya, Irianto MS Syafiuddin, yang menyebut akan mengajak masyarakat untuk mengecek namanya di daftar pemilih. Apabila belum terdaftar, mereka diimbau sebaiknya segera melapor ke panitia pemungutan suara.

Sementara itu, gubernur incumbent, Ahmad Heryawan. mengatakan berkurangnya jumlah pemilih itu merupakan bagian dari proses verifikasi yang sudah dilakukan KPU Jabar.

Ahmad menghargai dan mengapresiasi sikap KPU Jabar yang memberikan daftar pemilih sementara kepada para calon. Hal itu, kata Heryawan, merupakan upaya pelibatan masyarakat dalam melengkapi data tersebut.

"Kita harus koreksi bersama, sehingga nanti tidak ada masalah. Semua punya hak untuk koreksi," kata Ahmad.

Sementara itu, satu-satunya pasangan calon dari jalur independen, Dikdik Muliana Arif Mansur-Cecep Nana Suryana Toyib, justru mengaku menerima hasil verifikasi data pemilih yang dilakukan KPU Jabar itu.

"Mereka sudah melakukan tugas terbaiknya," kata Dikdik, yang bekas Kapolda Sulawesi Selatan tersebut.

Perubahan Data Pemilih
Di pihak lain, Komisioner KPU Jabar, Aang Ferdhiman, mengatakan penyusutan jumlah pemilih itu terjadi lantaran ada perubahan data pemilih.

"Seperti (adanya) pemilih ganda, atau ada yang alih profesi," katanya.

Daftar pemilih itu masih bisa berubah, karena ada proses verifikasi lanjutan. Seluruh data itu nantinya ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) pada awal Januari 2013 nanti.

Terkait dengan terjadinya selisih pada data pemilih itu, Aang mengungkapkan, dari seluruh wilayah di Jabar, selisih tertinggi tercatat di Kabupaten Bandung. Jumlahnya lebih dari 660 ribu suara.

"Sementara yang paling rendah di Kota Banjar," kata Aang.