Presiden SBY Terima Gelar Honoris Causa dari Malaysia

Penghargaan itu, kata Presiden, cukup istimewa karena merupakan pemberian gelar Honoris Causa yang pertama dari Malaysia

[KUALALUMPUR] Jika pada masa lalu ada konsep balance of power, saat ini yang diperlukan adalah dynamic equilibrium. Kehadiran kekuatan besar di kawasan ini seperti Amerika Serikat, Cina, Rusia, Jepang, India, Korea, Australia, dan ASEAN tidak perlu  menciptakan ketegangan baru jika yang terbentuk adalah dynamic equilibrium.

Kondisi keseimbangan yang dinamis itu semakin bagus jika semua kekuatan bergabung dalam arsitektur kerja sama yang inklusif, dalam hal ini adalah East Asia Forum disertai instrumen yang disepakati dan dipatuhi secara bersama.

Demikian salah satu bagian pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menerima anugerah gelar Doktor Honoris Causa di bidang Kepemimpinan dari  Universiti Utara Malaysia di Istana Negara, Malaysia, Rabu (19/12), seperti dilaporkan wartawan SP, Primus Dorimulu.

Hadir pada kesempatan itu, Rektor Universiti Utara Malaysia (UUM), Yang Dipertuan Agong Tuanku Al Haj Abdul Halim, Wakil Rektor UUM, Dato' Mohamed Mustafa Ishak, para civitas akademika UUM, dan sejumlah menteri dari Indonesia.

Penghargaan itu, kata Presiden, cukup istimewa karena merupakan pemberian gelar Honoris Causa yang pertama dari Malaysia. SBY menjadi orang Indonesia pertama yang mendapatkan gelar terhormat ini. ”Saya juga merasa bangga dapat bergabung dengan sederetan tokoh penting seperti Margareth Thatcher, Tun Dr Mahatir Muhammad, dan Tun Abdullah Badawi yang telah mendapatkan penghargaan serupa. Dengan kerendahan hati, saya dedikasikan anugerah ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Semoga penganugerahan gelar doktor pada hari ini, selain menjadi cerminan keeratan persahabatan kedua bangsa, juga semakin memperkuat kerja sama Indonesia dan Malaysia, utamanya di bidang pendidikan tinggi," ujar SBY.

Latar belakang penganugerahan Doktor Falsafah Kehormatan,  yaitu peace atau perdamaian, kata SBY, adalah topik yang senantiasa relevan, penting dan menjadi kepedulian semua pihak, baik perorangan, komunitas, negara bahkan dunia.

Perdamaian, setidaknya, mencakup tiga hal mendasar.  Pertama, berkaitan dengan makna dan hakikat perdamaian itu sendiri.  Kedua, menyangkut apa yang harus dilakukan oleh sebuah negara untuk menjaga dan menegakkan keamanan dan perdamaian di negaranya masing-masing.  Ketiga, bagaimana kawasan dan dunia bisa bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan damai.

Indonesia beruntung memiliki pengalaman mengelola konflik untuk menciptakan perdamaian, baik di dalam negeri sendiri seperti kasus Aceh  maupun dengan negara tetangga seperti Timur Leste dan Malaysia, serta ikut mewujudkan perdamaian di berbagai belahan dunia. Sedangkan bagi SBY, pengalamannya di kemiliteran memperkaya dirinya dalam menangani berbagai kasus konflik di dalam negeri dan internasional.

Komitmen Semua Pihak

Menurut SBY, terpeliharanya stabilitas keamanan dan perdamaian di suatu kawasan merupakan komitmen semua pihak. Tercegahnya konflik terbuka atau peperangan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur juga merupakan komitmen dan kepentingan bersama. Kawasan yang aman dan damai harus diwujudkan agar setiap negara bisa membangun diri, termasuk membangun perekonomiannya dengan baik.

Latar belakang dan tujuan utama pembentukan ASEAN di tahun 1967 adalah  untuk mencegah konflik dan peperangan di antara negara anggota. Hanya dengan demikian maka perekonomian akan tumbuh baik dan akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat di masing-masing negara. "Dengan  bersatu dalam ASEAN, kita juga meyakini bahwa  kita semua akan bisa membangun persahabatan dan kemitraan yang kuat dan baik pula," papar Presiden.

Dalam kaitannya dengan keamanan dan kerja sama antarnegara di satu kawasan, terutama ASEAN, muncul sejumlah pertanyaan. Apakah kawasan ini masih menghadapi ancaman yang nyata? Apakah perkembangan geopolitik pasca-Perang Dingin juga memiliki implikasi terhadap stabilitas dan keamanan di kawasan? Apakah persoalan di Laut China Selatan akan menjadi flash point, dan setiap saat bisa meledak menjadi konflik terbuka bagi negara-negara tertentu?  Bagaimana pula situasi keamanan di Asia Timur, baik ketegangan antara Cina dan Jepang dewasa ini, maupun situasi di Semenanjung Korea yang jauh dari aman? Dan, sejauh mana kohesi dan integrasi ASEAN sendiri, utamanya yang bertumpu pada konsep ASEAN Political and Security Community, sehingga bisa mencegah dan meniadakan konflik di antara kita sendiri?

Presiden menekankan pentingnya membangun prakondisi dan kondisi yang bisa lebih mencegah terjadinya konflik terbuka. Dalam membangun prakondisi dan kondisi ini, pertama-tama haruslah kembali pada state of mind para pemimpin politiknya.  "Apakah semuanya sepakat dan memiliki komitmen yang kuat bahwa pertentangan apa pun yang mungkin muncul di kawasan ini haruslah diselesaikan secara damai, secara politik, dan secara diplomasi, tidak  menggunakan kekuatan terutama kekuatan militer," ungkapnya.

Setelah komitmen, diperlukan kondisi objektif yang bisa menangkal dan mencegah terjadinya koflik terbuka, seperti arsitektur kawasan beserta instrumen yang bisa menjaga dan memperkokoh stabilitas, keamanan, dan perdamaian.

Di kawasan ASEAN terdapat arsitektur kerja sama ASEAN, ASEAN+, East Asia Summit, dan bahkan APEC. ”Instrumen yang kita miliki juga cukup memadai, seperti Piagam ASEAN, Treaty of Ammity and Cooperation, dan South East Asia Nuclear Weapon Free Zone,” katanya.

Setelah memiliki arsitektur kerja sama beserta instrumennya,  butuh upaya terus-menerus untuk memperkokoh keadaan itu dengan pembangunan rasa saling percaya satu sama lain.  "Inilah pentingnya kita terus melakukan dialog politik dan keamanan, termasuk penyelenggaraan latihan-latihan militer bersama agar terbangun kedekatan satu sama lain," kata SBY. 

Tidak Ada Garansi

Meski sudah memiliki arsitektur kerja sama dan instrumen pencegah konflik,  kata SBY, tidak pernah ada garansi bahwa konflik dan benturan kekuatan itu tidak akan terjadi. Hal demikian logis mengingat bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki perbedaan yang tidak sedikit, misalnya dari segi ideologi, sistem politik, kebijakan ekonomi, serta kebijakan dan strategi nasionalnya masing-masing.

Di antara negara-negara di kawasan ini juga masih ada yang memiliki akar konflik, seperti sengketa perbatasan, rivalitas dan kompetisi politik, benturan kepentingan ekonomi dan energi, dan lain-lain.  Juga ada negara yang di masa lalu pernah terlibat dalam konflik bahkan peperangan dengan negara lain di kawasan yang sama.

Oleh karena itu, upaya penting lainnya adalah manajemen konflik seperti apa yang harus dijalankan bila konflik terbuka benar-benar terjadi di kawasan ini.

Konflik yang mengemuka saat ini antara lain konflik di Laut China Selatan, sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja, atau konflik di Asia Timur, termasuk ketegangan di semenanjung Korea.

Menurut SBY, jalan keluar dari konflik jangan hanya diserahkan kepada negara-negara yang bersengketa. Organisasi kerja sama kawasan sebaiknya ikut pula berperan secara konstruktif bagi upaya pencegahan konflik (conflict prevention) dan juga ikut menyelesaikan konflik yang sudah terjadi (conflict resolution).

Organisasi seperti ASEAN harus peduli, ikut mencari solusi, dan ikut mencegah terjadinya konflik terbuka apalagi yang disertai penggunaan kekuatan militer. Kepedulian ini tidak berarti ASEAN melakukan intervensi pada urusan dalam negeri sebuah negara atau mengambil alih urusan negara anggotanya. Konsepnya adalah ASEAN ingin menjadi bagian dari solusi. Oleh karena itu diperlukan pembahasan yang konstrukitf di antara para pemimpin jajaran ASEAN jika terjadi konflik antarnegara.

ASEAN punya pengalaman yang baik yakni ketika dihadapkan pada konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja, serta ketika Myanmar masih menghadapi sanksi dan embargo dari negara-negara Barat. "Para pemimpin ASEAN bisa membangun semacam konsensus tentang bagaimana ASEAN dapat ikut menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh sejumlah negara ASEAN tersebut.  Pendekatan, budaya dan cara begini menurut pendapat saya perlu kita jaga dan lakukan di masa depan," kata SBY.

ASEAN bahkan juga ikut berperan dalam menjaga stabilitas, keamanan dan perdamaian di Laut China Selatan. Ketegangan di kawasan laut ini masih tetap tinggi. Namun, pada East Asia Summit yang dilaksanakan di Bali tahun lalu, selaku Ketua ASEAN tahun itu, Indonesia bisa mengajak semua pihak untuk membangun komitmen bersama bagi terjaganya stabilitas dan keamanan di Laut China Selatan.

Berkaitan dengan kepentingan bersama bagi terjaganya keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, kata Presiden, dirinya lega dan gembira karena kedua negara memiliki sikap dan pandangan dasar yang sama.  Ke depan, Malaysia dan Indonesia dapat bekerja sama dan bermitra dalam memperjuangkan kepentingan bersama ini. "Dengan Perdana Menteri Muhammad Najib, saya juga senantiasa menyelaraskan sikap dan pandangan saya untuk bisa bersama-sama berkontribusi dalam upaya penciptaan stabilitas, keamanan, dan perdamaian di kawasan ini," ungkap Presiden.