Jokowi Dapat Restu Atasi Banjir dengan Dana Cadangan

DPRD minta Pemprov DKI ajukan penggunaan dana cadangan agar warga tidak 'kelelep'.

Pemprov DKI mendapat lampu hijau dari DPRD untuk menggunakan Dana Cadangan Daerah sebesar Rp700 miliar untuk penanganan banjir di Jakarta.
 
Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengatakan, tantangan pembangunan  Jakarta terbesar adalah pencegahan banjir. Ditambah lagi, beberapa pekan  terakhir banjir yang melanda Jakarta semakin parah yang mengakibatkan  Jakarta hampir lumpuh.

Oleh karena itu, dewan meminta kepada eksekutif untuk segera melaksanakan program penanggulangan banjir secepatnya tanpa harus menunggu APBD 2013 ditetapkan.
 
"Tingkat intensitas hujan akan semakin tinggi pada Januari-Februari 2013. Artinya, banjir akan semakin parah pada dua bulan tersebut. Karena itu, harus dilakukan langkah penanganan atau penanggulangan banjir secepat mungkin. Jangan menunggu bulan Januari. Padahal APBD 2013 akan diketok akhir Januari," kata Ferrial dalam jumpa pers Akhir Tahun Pimpinan DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, hari ini.
 
Dewan mengusulkan, menurut Ferrial, eksekutif melakukan crash program untuk penanganan banjir ibu kota. Artinya, crash program ini tidak menggunakan anggaran dalam APBD 2013. Sebab, itu pasti memakan waktu lebih lama. Sedangkan, banjir mengancam Jakarta pada Januari hingga Februari 2013.
 
"Dengan kondisi seperti ini, kami mengusulkan gubernur perlu melakukan  crash program untuk menangani banjir. Dewan memberikan sinyal untuk  mengizinkan menggunakan dana cadangan daerah yang dipunyai DKI Jakarta. Yang penting jangan sampai penanganan banjir terhenti gara-gara APBD  belum ditetapkan ," ujarnya.
 
Menurutnya, dana cadangan daerah tersebut dapat digunakan untuk beberapa  program pencegahan banjir. Seperti memperbaiki fungsi pompa di Kali Cideng yang saat ini tidak sepenuhnya berjalan dengan baik.

Kemudian, digunakan untuk memperluas gorong-gorong saluran drainase di sepanjang Jl Thamrin hingga Jl Sudirman. Gorong-gorong di dua jalan tersebut terlalu kecil untuk menampung air hujan yang cukup tinggi.

Selanjutnya, melakukan pembangunan pompa besar di Marina untuk menyedot banjir di kawasan Jakut. "Walaupun kita sudah membangun sodetan di kawasan Sabang, Wahid Hasyim dan depan Sarinah mulai 2010 yang memakan dana sebesar Rp90 miliar, saluran air dari Bunderan HI hingga Kedutaan Besar Jerman sudah tidak memenuhi syarat. Ketiga hal itu harus segera dilakukan jangan menunggu penetapan APBD DKI 2013. Kalau sudah dilaksanakan, tentunya banjir di Jakarta dapat diminimalisir. Makanya, kami meminta Dinas PU segera membuat crash program menggunakan dana cadangan daerah. Kami bilang cobalah ajukan permintaan  anggaran penggunaan dana itu, supaya kita nggak kelelep," jelasnya.
 
Laporan kepada dewan dari berbagai kalangan, ungkap Ferrial, drainase yang didesain 30-40 tahun lalu sudah tidak memiliki kemiringan yang normal lagi. Karena banyak tempat sudah menekuk atau patah akibat terjadinya penurunan muka tanah sehingga tidak lagi bisa mengalirkan air secara normal ke saluran pengumpul. Selain itu, jaringan makro drainase sudah menjadi tempat pembuangan sampah dan akumlulasi sedimen.

"Jika kita tidak memasukkan hal ini dalam agenda utama, Jakarta dalam ancaman tenggelam dalam waktu segera," tuturnya.
 
Dijelaskannya, banjir yang terjadi karena hujan lebat pada 21 Desember  2012, selain disebabkan struktur jalan dan drainase, juga diakibatkan  curah hujan yang melebihi taksiran. Sehingga, daya tampung pompa tidak memadai.

Menurut BMKG rata-rata intensitas curah hujan di Jakarta per  bulan mencapai 300 milimeter (mm) atau 10 mm per hari. Namun hujan yang  terjadi saat itu mencapai 150 mm dalam satu jam. Akbatnya, drainase tak mampu menampung airan air hujan.
 
Wakil Ketua DPRD DKI Sayogo Hendrosubroto menerangkan, selama ini dana  cadangan daerah telah lama tidak dipakai sehingga makin lama nilai  rupiahnya makin menyusut. Jumlah dana cadangan daerah DKI Jakarta mencapai Rp700 miliar.

"Silakan gunakan dana cadangan daerah dulu untuk penanganan banjir. Kalau mau pakai saja Rp300 miliar untuk banjir," kata Sayogo.
 
Mekanisme pencairan dana tersebut tidak akan sulit. Eksekutif hanya  mengajukan surat permohonan penggunaan anggaran dana cadangan daerah  beserta dengan program yang akan dilaksanakan. Kemudian pimpinan DPRD  DKI akan mengadakan rapat pembahasan. 

"Pokoknya bulan itu diajukan, bulan itu juga langsung disetujui. Ini goodwill dari dewan agar banjir  dapat tertangani dengan cepat dan tepat," ujarnya.