Di Cikeusik, agama Islam dibajak

Rabu, 9 Februari 2011 | 23:03 WIB

Penulis: Bagus Supriyatno | Editor: B1

URL berhasil di salin.

Kerusuhan dan kekerasan di Cikeusik adalah pembajakan agama Islam. Inilah yang terlontar di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Jakarta, Rabu, 9 Februari. Sejumlah orang berkumpul di sini guna mendeklarasikan "Gerakan Kebangsaan Menjamin Kebhinekaan dan Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah."

Adalah Siti Musdah Mulia, ketua Indonesia Conference on Religion and Peace, yang dengan tegas menyatakan bahwa "Islam dibajak oleh orang-orang yang tak mengerti Islam, untuk merusak kedamaian."

Sedangkan Romo Franz Magnis Suseno, salah seorang yang aktif terlibat dalam berbagai acara dialog antaragama, mengatakan, pemaksaan kehendak dan keyakinan kepada orang lain adalah tindakan yang harus dikecam.

Kalau sikap toleran dan saling menghormati hilang dalam diri pemeluk agama, kata dosen Sekolah Tinggi Filasfat Driyarkara ini, kedamaian dan kesatuan bangsa terancam.

"Pemerintah harus lebih intensif menjamin kelangsungan kehidupan beragama yang toleran," kata Romo Magnis. "Selain melalui penegakan hukum yang tegas, [pemerintah] juga harus melakukan pendidikan pemahaman [keagamaan] yang baik bagi rakyat, agar mereka tidak saing bersinggungan dan saling membenci.".

Dalam kasus Ahmadiyah, Romo Magnis tak menampik adanya pemahaman yang berbeda. "Tapi tak lalu berarti kita bisa berbuat keji terhadap yang berbeda itu," jranya.

Sedangkan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, berpendapat bahwa aksi kekerasan merupakan bentuk penghinaan terhadap agama, agama apa pun, yang sebenarnya mengajarkan kedamaian dan persaudaraan.

Jadi Muhaimin berharap, semua pihak mendukung tindakan tegas aparat, agar kekerasan yang mengatasnamakan agama bisa diusut hingga tuntas. "Polri selayaknya bersikap profesional dan sistematis," kata ketua umum PKB ini.

Dan kepada para kader PKB di mana pun berada, terutama di daerah yang ada jemaah Ahmadiyahnya, Muhaimin berseru, "Kaum Nahdliyin dan para kader PKB agar melindungi warga Ahmadiyah."

Benar, kata Muhaimin pula, banyak yang tidak sependapat dengan ajaran Ahmadiyah, "Tapi mereka kan warga negara juga dan karena itu harus dilindungi."

Bila di banyak tempat muncul semangat dan gerakan serupa, menganjurkan toleransi beragama dan agar aparat keamanan mengusut tuntas dengan objektif kasus-kasus kekerasan atas nama agama, tampaknya polisi tak bisa berbuat lain. Hadir pula di kantor DPP PKB itu ketua umum Muhammadiyah Din Syamsuddin dan ketua umum PB NU, Hasyim Muzadi.