Pemerintah Diminta Benahi Pengelolaan Tata Air Jakarta

Perlu langkah strategis untuk merevitalisasi dan menormalisasi saluran dan sistem drainase di ibukota.
 
Banjir yang kerap melanda Ibu Kota Jakarta lebih disebabkan pengelolaan tata air yang salah selama ini. Tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah turut memperparah kebijakan pengelolaan tata air.
 
Ke depannya nanti, jabatan Gubernur DKI Jakarta disarankan agar disejajarkan dengan kementerian. Hal itu untuk mempermudah koordinasi dengan pemerintah provinsi Banten dan Jawa Barat.
 
Demikian benang merah diskusi yang digelar Sindo Trijaya FM di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1), yang dihadiri pakar Tata Air dari Universitas Indonesia Firdaus Ali, pakar Tata Kota Universitas Trisakti NIrwono Joga dan sejarawan JJ Rizal.
 
Menurut Firdaus Ali, banjir yang menenggelamkan sebagian kawasan Jakarta selama tiga hari ini terjadi akibat pengelolaan tata air yang salah. Dia menyebutkan, di Jakarta ada 13 sungai dan 76 anak sungai yang dibiarkan tanpa kontrol yang jelas.
 
"Persoalannya kita tidak mau mengelola sungai dengan baik. Masyarakat juga membuang sampah ke dalam sungai. Tidak perlu heran Jakarta banjir seperti sekarang ini," kata Firdaus.
 
Sistem drainase Jakarta juga dikatakannya sangat buruk. Untuk itu perlu langkah strategis untuk merevitalisasi dan menormalisasi saluran.
 
Sementara Nirwono Joga mengatakan penataan kota yang buruk menjadi salah satu penyebab banjir. Pembangunan di kawasan puncak yang tidak terkendali membuat limpahan air semakin besar memasuki ibukota.
 
"KIta tidak boleh menyalahkan air dalam banjir Jakarta ini. Air itu adalah anugerah dan sebaiknya dikelola secara baik. Kalau tidak dikelola jadi malapetaka," ucapnya.
 
Sedangkan JJ Rizal mengatakan sejak zaman dulu Jakarta telah banjir. Hanya saja banjir zaman dulu tidak separah sekarang ini.

Sejarah telah membuktikan, siapapun gubernur DKI Jakarta tak mampu mengendalikan banjir. Kondisi lingkungan Jakarta juga sangat jelas semakin terdegradasi.