LSI: Publik Khawatirkan Kinerja Kabinet di Tahun Politik

Sebanyak 58,23 persen responden LSI menilai bahwa para menteri yang berasal dari parpol hanya akan bekerja untuk kepentingan partai masing-masing, terutama demi Pemilu 2014.


Jakarta - Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Adrian Sopa mengatakan, hasil survei LSI yang dilakukan pada tanggal 22 hingga 25 Januari 2013 menunjukkan bahwa publik merasa khawatir dengan kinerja menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang berasal dari partai politik (parpol).

"Lebih dari 50 persen publik bilang, kinerja menteri yang berada di kabinet akan memperjuangkan parpol atau kepentingannya, bukan kepentingan rakyat. Publik menilai mereka hanya akan bekerja untuk kepentingan parpol menghadapi Pemilu 2014," ujar Adrian di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Selasa (29/1).

Dikatakan Adrian, survei yang mengambil 1.200 responden ini adalah juga sebuah refleksi realitas. Menurutnya, sebanyak 58,23 persen responden menilai bahwa para menteri yang berasal dari parpol hanya akan bekerja untuk kepentingan partai masing-masing, terutama demi pemenangan Pemilu 2014. Hanya 30,38 persen responden yang menilai mereka (menteri) tetap akan bekerja untuk kepentingan rakyat, dengan sebanyak 11,39 persen responden tidak menjawab.

Dipaparkan lagi, sebanyak 86,35 persen responden mengaku cukup khawatir dan sangat khawatir bahwa menteri yang berasal dari parpol tidak akan bekerja untuk kepentingan rakyat. Hanya 10,79 persen responden yang mengaku tidak khawatir atas kinerja para menteri hingga 2014. Sisanya, sebanyak 2,86 persen responden lagi tidak menjawab.

"Ini fakta memprihatinkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengimbau menteri yang sibuk berpolitik untuk mundur. Ternyata imbauan ini belum cukup meyakinkan masyarakat bahwa para menteri benar-benar (akan) bekerja untuk rakyat," kata Adrian.

Adrian menambahkan, dari 21 menteri yang berasal dari parpol, publik paling banyak menyoroti tiga menteri yang merangkap ketua umum partai. Ketiganya yaitu Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Hatta Rajasa (Ketua Umum DPP PAN), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar (Ketua Umum DPP PKB), serta Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali (Ketua Umum DPP PPP).