Pengamat: Kontrak Politik untuk Tidak Korupsi itu Penting

Kontrak politik untuk tidak korupsi dan etika itu penting

Jakarta - Skandal korupsi yang berulangkali terjadi dan dialami kader partai politik (parpol) seharusnya menjadi pelajaran berharga menjelang Pemilu 2014. Pola rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) harus diperbaiki dengan membuat kontrak politik antara partai dengan kader untuk tidak melanggar hukum, khususya korupsi.

Hal itu disampaikan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro kepada SP di Jakarta, Jumat (1/2).

"Kontrak politik untuk tidak korupsi dan etika itu penting. Apalagi pada Pemilu 2014 mendatang, kita akan menyaksikan munculnya pressure dari masyarakat yang menghendaki parpol memperbaiki kualitas kader dan mempromosikan kader-kader terbaiknya yang bisa dipercaya bila partai minta dukungan rakyat," kata Siti.

Tertangkapnya anggota DPR, ujar Siti, menambah panjang deretan politisi yang melanggar hukum. Perbuatan tercela itu, tidak setimpal dengan kinerja anggota DPR yang belum maksimal dalam melaksanakan fungsi representasi dan tiga tugas lainnya yaitu legislasi, pengwasan dan budgeting.

Secara politik, lanjut dia, dampaknya akan negatif terhadap tingkat atau jumlah dukungan konstituen.

"Sulit disangkal bahwa kepercayaan rakyat terhadap partai menurun signifikan seiring dengan maraknya korupsi yang dilakukan para elit partai politik dan atau kader. Karena itu parpol perlu jadikan masalah ini sebagai sebuah pelajaran agar diperbaiki," ujarnya.