PU Minta BPN Buat Unit Khusus Pembebasan Tanah

Minggu, 10 Februari 2013 | 22:33 WIB
B
B
Penulis: BeritaSatu | Editor: B1
Ilustrasi petugas Jasa Marga di jalan tol.
Ilustrasi petugas Jasa Marga di jalan tol. (JG Photo/ Afriadi Hikmal)

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar dibuat unit kerja khusus untuk menangani pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur.

Pasalnya, selama ini urusan pembebasan tanah ditangani oleh beberapa Deputi BPN sehingga itu belum menjadi tugas prioritas bagi mereka.

Demikian dikatakan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto, dalam siaran persnya, Minggu (10/2).

Ia mengharapkan, permintaannya tersebut bisa secepatnya direalisasikan oleh BPN, mengingat upaya Kementerian PU yang sedang mempercepat pembangunan jalan tol Trans Jawa. Pembebasan lahan, kata Djoko, masih menjadi kendala besar bagi Kementerian PU untuk membangun jalan tol.

Dalam rapat dengan wakil presiden beberapa waktu lalu, menteri PU menyampaikan, dari sembilan ruas tol Trans Jawa, tiga di antaranya menghadapi kendala pembebasan tanah sehingga sulit diselesaikan pembangunannya pada akhir 2014. Ruas jalan tol tersebut yaitu ruas Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang dan Batang-Semarang.

Sebagai langkah terobosan pembebasan lahan, maka Kementerian PU meminta kepada BPN adanya unit khusus yang menangani masalah tersebut. Djoko mengatakan, sebenarnya BPN juga tengah membentuk Deputi khusus untuk urusan pembebasan tanah.

Namun pembentukannya tersebut memerlukan waktu, sementara kebutuhan akan petugas khusus tersebut di lapangan sudah mendesak.

"Nanti BPN ada dua Deputi yang digabung, lalu berarti ada satu Deputi yang kosong, itu yang akan dijadikan Deputi pembebasan tanah. Namun mengubah organisasi harus lewat PAN (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi-red) belum lagi tunggu Perpres (Peraturan Presiden-red), padahal saya butuhnya besok atau minggu depan untuk segera ada," terang Djoko.

Ia juga mengaku telah menghubungi Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo untuk mendorong para Bupati di wilayahnya agar mempercepat pembebasan tanah. Djoko menyadari, sekretaris daerah (Sekda) yang mengetuai Panitia Pembebasan Tanah (P2T) di daerah mempunyai banyak tugas, sehingga kerap menjadikan pembebasan tanah bukan tugas prioritasnya. Dengan dorongan Gubernur, diharapkan tim P2T di Jawa Tengah akan bekerja lebih maksimal.

Menurut Djoko, ia sudah menelepon Bibit yang sudah janji untuk mulai mendorong para bupati dari Brebes sampai Batang. "Dia mengakui minta maaf sampai hari ini yang dia gebrak-gebrak baru Semarang ke selatan seperti Ambarawa, Salatiga, Boyolali dan Solo untuk percepat pembebasan tanah. Dia berjanji sekarang juga mulai berikan perhatian yang dari Semarang ke barat. Jadi pak Gubernur siap dan BPN insyaAllah juga siap, mudah-mudahan tanah lebh lancar," kata Djoko.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon