PDI Perjuangan Beberkan Dugaan Kecurangan Pilkada Jabar

Jakarta - Tim advokasi dan hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memaparkan dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2013.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dan terhadap penghitungan suara oleh KPU, kami mendapatkan sekitar 1.827 temuan dugaan pelanggaran yang terjadi di 26 kabupaten dan kota di Jawa Barat," kata Ketua Tim Advokasi dan Hukum PDIP Arteria Dahlan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (1/3).

Arteria menjelaskan bahwa kecurangan diduga terjadi pada saat pelaksanaan pemilihan di lapangan dan saat penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami telah mengumpulkan data dan bukti dugaan pelanggaran itu dari beberapa kabupaten dan kota, antara lain Sumedang, Banjar, Sukabumi, Majalengka, Bekasi, Bogor, dan Bandung Barat," ujarnya.

Menurut dia, ada beberapa bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan dalam penghitungan perolehan suara oleh KPU, salah satunya dugaan manipulasi hasil penghitungan suara.

"Manipulasi itu contohnya adalah tidak adanya pergeseran atau penambahan jumlah perolehan suara terhadap penghitungan suara untuk calon tertentu, padahal suara masuk yang datang dari TPS-TPS terus bertambah. Ini nyata-nyata mempengaruhi perolehan suara Rieke-Teten," katanya.

Bentuk lain dugaan pelanggaran dalam penghitungan suara oleh KPU adalah adanya pengalihan perolehan suara dari pasangan calon yang satu ke pasangan calon lainnya.

"Jadi, diduga jumlah perolehan suara untuk pasangan calon nomor satu (Dede Yusuf-Lex Laksamana) berkurang dan dialihkan ke pasangan calon nomor empat (Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar)," ujar Arteria.

Dia menambahkan, PDIP juga menduga terjadi penggelembungan suara dalam Pilkada Jabar karena jumlah perolehan suara diduga tidak sesuai dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang terdaftar sebagai pemilih.

"Di sini ada kejanggalan, mengapa jumlah penduduk Jawa Barat yang berhak memilih itu meningkat begitu besar sampai 46 juta jiwa, tetapi itu tidak sama dengan jumlah pemilih di daftar pemilih tetap (DPT)," ungkapnya.

Selanjutnya, Arteria memaparkan beberapa dugaan pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pemungutan suara, salah satunya adalah inkonsistensi dalam penentuan surat suara yang sah dan yang tidak sah.

"Banyak pemilih dari Rieke-Teten yang mengaku surat suara mereka di TPS dianggap tidak sah karena katanya mereka mencoblos di luar kotak tempat coblos. Padahal, mereka bilang sudah mencoblos di dalam kotak gambar calon," jelasnya.

Bentuk dugaan pelanggaran lainnya di lapangan, kata dia, adalah keberpihakan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kepada pemilih dari calon pasangan tertentu.

"Bentuk keberpihakan oleh petugas KPPS itu, misalnya pemilih dari calon tertentu bisa memilih walaupun hanya membawa surat undangan fotokopi dan tidak terdaftar di DPT, sedangkan ada juga pemilih yang surat undangan memilihnya sah dan terdaftar tidak diizinkan untuk memilih. Hal ini diakui sendiri oleh pihak petugas KPPS," kata Arteria.

Dari dugaan pelanggaran-pelanggaran itu, menurut dia, ada sekitar 1.311.000 suara yang diduga dimanipulasi. Dia juga mengatakan bahwa pihaknya memiliki data dan bukti tentang dugaan pelanggaran tersebut.

"Data atau bukti yang kami punya ini bukan berdasarkan hasil penghitungan suara oleh PDIP, tapi berdasarkan hasil penghitungan oleh KPU sendiri," ujarnya.

Karena itu, PDIP menolak hasil penghitungan suara dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat karena menemukan indikasi kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu.

"Kami menyatakan PDIP menolak apapun hasil penghitungan suara dari Pilkada Jabar karena kami menemukan indikasi kecurangan selama pelaksanaan pilkada," kata Ketua Tim Pemenangan PDIP untuk Pilkada Jabar TB Hasanuddin.

Hasanuddin mengatakan tim sukses pasangan Rieke Dyah Pitaloka-Teten Masduki sudah mengumpulkan bukti dan data keganjilan dan dugaan kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada Jabar tersebut.

"Banyak keganjilan yang terjadi dan kami sudah kumpulkan data-data bukti dugaan kecurangan yang terjadi di 26 kabupaten dan kota," ujarnya.