Selamatkan Bangsa, Hentikan Permusuhan Politik

Sabtu, 2 Maret 2013 | 10:08 WIB
AP
B
Penulis: Asni Ovier Dengen Paluin | Editor: B1
Ilustrasi Pendaftaran Partai Pada Pemilu 2014.
Ilustrasi Pendaftaran Partai Pada Pemilu 2014. (ANTARA FOTO/ANTARA FOTO)

Jakarta - Para elite politik diminta untuk menghentikan permusuhan politik yang terus dipertontonkan di hadapan publik akhir-akhir ini.

Sebagai tokoh nasional, mereka seharusnya menunjukkan sikap dan perilaku terpuji, yang menunjukkan nilai-nilai luhur bangsa, yakni saling menghormati dan duduk bersama demi menyelamatkan bangsa.

Imbauan itu disampaikan Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Addin Jauharudin di Jakarta, Sabtu (2/3).

"Akhir-akhir ini kita dipertontonkan dengan kegaduhan politik yang tidak sehat dan mencerdaskan. Praktik korupsi yang telah menyeret banyak tokoh partai berakibat terjadi saling sandera, dendam, dan perpecahan di antara elemen bangsa," ujarnya.

Kondisi itu, kata Addin, mengakibatkan nilai-nilai luhur bangsa kian tergerus. Negara seakan-akan sudah menjadi kelompok dan partai tertentu, sehingga tidak ada lagi integritas, keteladanan, moralitas, tanggung jawab, dan kenegarawanan.

Persoalan korupsi bukan lagi bicara soal tua dan muda atau agama, tapi sudah bicara soal watak, perilaku, sistem kerja, dan tentunya penyalahgunaan kekuasaan.

Menurutnya, para pemimpin sudah tidak lagi mempunyai kewibawaan, manakala dilakukan penyalahgunaan kekuasaan. Perang terbuka di antara petinggi Partai Demokrat, utamanya antara Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Ketua Umum Anas Urbaningrum kian mempertontonkan sikap permusuhan dan kebencian di antara elite politik, serta telah merusak nilai-nilai luhur bangsa.

Addin menambahkan, PMII juga melihat ada sejumlah tokoh yang tidak memberikan contoh yang baik bagi pendidikan politik rakyat, seperti Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Ketua MK, lanjut dia, seharusnya tidak ikut dalam pusaran konflik politik dan fokus pada tugasnya mengawal konstitusi.

PMII juga mendukung KPK sebagai pilar utama pemberantasan korupsi di Indonesia. Karenanya,  KPK diminta untuk menjaga independensi dan tidak menuruti intervensi politik pihak tertentu, serta meminta pengusutan tuntas kasus-kasus kakap yang merugikan negara.

"Tahun ini adalah tahun politik sekaligus tahun investasi kebaikan. Tahun politik, karena proses dan tahapan politik menjelang Pemilu 2014 sedang berjalan. Tahun investasi kebaikan, karena semua politisi dan partai politik harus melahirkan kebijakan yang bermanfaat buat rakyat agar tidak terjadi pembangkangan politik rakyat terhadap para pemimpin. Tuntaskan semua persoalan hukum agar tidak menjadi ganjalan dan utang bagi generasi mendatang," katanya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon