Daftar Caleg, 12 Kades di Kotawaringin Timur Serentak Mundur

Kotawaringin Timur, Beritasatu.com – Sebanyak 12 kades atau kepala desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, serentak mengundurkan diri dari jabatannya. Mereka mundur karena mendaftar jadi caleg atau calon legislatif pada Pemilu 2024.

Dari 12 kades di Kotawaringin Timur yang mengajukan pengunduran diri, 3 di antaranya telah diterima, sedangkan 9 kades lainnya dalam tahap proses.

Pososi tiga kades yang telah disetujui pengunduran diri kini telah diisi oleh penjabat (pj) kades yang dilantik oleh Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor, yakni kades Tinduk Kecamatan Ba'amang, kades Ba'ampah Kecamatan Mentaya Hulu, dan kades Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga.

Adapun alasan para kades di Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah mengundurkan diri ini terbilang hampir sama, yaitu ingin memperjuangkan daerahnya melalui jalur legislatif.

Kasmudin, mantan Kades Tinduk, Kecamatan Ba'amang yang telah mengundurkan diri meski masa jabatannya sebagai kades berakhir pada 2025 nanti, mengatakan, ia rela melepaskan jabatannya dengan alasan maju dalam pemilihan legislatif atas dorongan masyarakat di wilayahnya.

"Saya mengikuti kontestasi pada pemilihan legislatif pada Pemilu 2024 nantinya berharap bisa lebih memajukan desa kami," ujarnya.

Hal yang senada juga dikatakan oleh mantan Kepala Desa Ba'ampah, Kecamatan Mentaya Hulu, Rahmat. Ia mengaku siap maju dan bersaing dalam Pemilu 2024 nanti.

"Pada dasarnya tidak ada alasan khusus dalam pengunduran diri saya sebagai kepala desa, hanya saja saya ingin memajukan daerah kami yang berada di Dapil 5, itu saja," terangnya.

Sementara itu, mantan Kades Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, Supian Hadi yang telah menjabat sebagai kades sejak 2006 mengaku sangat yakin untuk ikut maju sebagai calon legislatif di Pemilu 2024.

Ia berjanji, jika terpilih nanti akan memperjuangkan aspirasi masyarakat di desanya, khususnya perbaikan infrastruktur di desanya.

"Kami ingin memperjuangkan aspirasi ke tingkat yang lebih tinggi, dalam hal ini tingkat kabupaten, provinsi, dan mungkin sampai pemerintah pusat," tandasnya.