7 Kementerian/Lembaga Tangani Dampak Erupsi Gunung Ruang, Banjir Sumbar, dan Longsor Toraja

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menggelar rapat lintas kementerian/lembaga membahas penanganan pascabencana longsor di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, banjir dan longsor di Sumatera Barat, dan erupsi Gunung Ruang Sitaro, Sulawesi Utara.

Muhadjir menyampaikan, pertemuan itu mendiskusikan penanganan pasca bencana, evaluasi dan tindak lanjut berikutnya dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan sejumlah kementerian/lembaga terkait.

Ada tujuh kementerian/lembaga yang akan terlibat dalam penanganan pascabencana ini, mulai dari Kemenko PMK, Kemenkes, Kemendikbudristek, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Pertama sekarang ini melakukan evaluasi, kemudian kita membahas apa yang harus dilakukan untuk berikutnya. Ada beberapa catatan untuk kementerian-kementerian," ujar Muhadjir, Kamis (2/5/2024).

Dari hasil rapat ini, Muhadjir berujar, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan memperkuat penanganan kebutuhan pelayanan kesehatan dan pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak bencana.

"(Kemenkes) akan mengutamakan pelayanan karena di sana karena  masih banyak pengungsi yang belum mendapatkan tempat yang memadai dan masih ditangani oleh BNPB," katanya.

Kemudian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan terus memantau berbagai macam pembangunan pendidikan, seperti program sekolah aman bencana di tempat-tempat terdampak bencana.

"Tentu saja yang paling penting di antara yang paling penting, Kementerian PUPR nanti akan segera melakukan percepatan pelayanan pembangunan infrastruktur untuk wilayah terdampak, mulai dari jalan dan jembatan yang rusak serta fasilitas umum lainnya termasuk sanitasi dan irigasi," ungkapnya.

Muhadjir menyampaikan, dana pembangunan infrastruktur tersebut akan menggunakan dana alokasi khusus (DAK) dan dana siap pakai (DSP) yang ada di BNBP.

"Yang penting bagaimana PUPR bisa maksimal dan cepat menangani kebutuhan-kebutuhan infrastruktur yang sangat mendesak ini. Jangan sampai terganggu permasalahan keterlambatan pembiayaan," pungkasnya.

Selanjutnya, Muhadjir juga menuturkan, Kementerian ATR/BPN juga akan terlibat untuk memastikan status tanah wilayah terdampak, terutama wilayah yang akan dijadikan sebagai tempat relokasi tempat tinggal warga.

Lalu, Kementerian LHK akan memfasilitasi penyediaan lahan relokasi tersebut yang kemungkinan akan menggunakan lahan di bawah pengawasan Kementerian LHK, yaitu berupa hutan, taman nasional, atau tanah konservasi karena.

"Kemudian, BNPB akan segera melakukan pendataan terhadap permukiman yang terdampak, by name by address. Jika nanti sudah terverifikasi ada kepastian, bersama-sama pemerintah daerah nanti akan menetapkan rekonstruksinya, apakah nanti rumahnya tetap bisa ditempati dan ada perbaikan-perbaikan kerusakan sedang sampai berat, atau direlokasi," pungkasnya.