Jelang HUT OPM 1 Desember, TPNPB: Tak Boleh Ada Kontak Senjata

Jayapura, Beritasatu.com - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Komando Daerah I Mamta menyatakan tidak boleh ada konflik menjelang peringatan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau hari kemerdekaan Papua 1 Desember 2025.

"Tidak boleh ada kontak senjata, siapa pun yang mempunyai agenda politik di tanah ini harus minta izin kepada tuan rumah adat. Tidak boleh datang merampas rumah orang lain lalu membuat kekacauan," kata Panglima TPNPB Kodap I Mamta Agustinus Kres dalam keterangannya dikutip dari Antara, Senin (24/11/2025).

TPNPB Kodap I Mamta menolak keras beredarnya surat izin jalan yang dikeluarkan pihak yang mengatasnamakan West Papua Army.

"Kami menegaskan bahwa wilayah Kodap I Mamta tidak bisa dipakai, dikendalikan atau dimasuki secara sepihak oleh kelompok mana pun," ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya tidak pernah mengetahui dan menerima apalagi menyetujui dokumen mobilisasi massa yang tengah beredar menjelang 1 Desember di daerah ini.

"Dokumen itu bukan dari kami dan siapa pun yang bergerak mengatasnamakan Kodap I Mamta tanpa izin dianggap tidak sah dan melanggar aturan adat," katanya.

Dia menambahkan wilayah Mamta yang meliputi kota/kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Keerom, dan Mamberamo Raya adalah zona damai tempat masyarakat bisa hidup aman tanpa gangguan kelompok bersenjata dari luar.

"Dengan demikian kami melarang masuknya kelompok bersenjata, organisasi politik, maupun pihak manapun yang hendak memanfaatkan situasi menjelang 1 Desember untuk memicu konflik," ujarnya.

Pihaknya mengimbau seluruh masyarakat Papua baik dalam negeri maupun di luar negeri untuk tidak terpancing provokasi, tidak mengikuti ajakan gerakan ilegal, dan memastikan wilayah Mamta tetap kondusif menjelang 1 Desember.

Dengan sikap tegas tersebut Kodap I Mamta menempatkan diri sebagai penjaga perdamaian di wilayah perbatasan RI-PNG dan menyatakan bahwa mereka menolak segala bentuk aksi bersenjata, mobilisasi massa ataupun upaya provokasi yang berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat.