Konvoi, 3 Pimpinan Khilafatul Muslimin Brebes Jadi Tersangka

Semarang, Beritasatu.com – Aparat kepolisian menetapkan tiga tersangka terkait dengan konvoi organisasi Khilafatul Muslimin di Kabupaten Brebes yang terjadi beberapa waktu lalu.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iqbal Alqudusy dalam keterangannya di Semarang, Senin (6/6/2022), menyebutkan ketiga tersangka merupakan pimpinan cabang.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Iqbal Alqudusy.

Mereka masing-masing adalah satu orang pimpinan cabang Jamaah Khilafatul Muslimin berinisial GZ dan dua orang merupakan pimpinan ranting Jamaah Khilafatul Muslimin berinisial DS dan AS.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Kerahkan Tim Khusus Usut Konvoi Khilafatul Muslimin

Kombes Pol Iqbal Alqudusy mengatakan bahwa penetapan tersangka tersebut berdasarkan pada pemeriksaan para saksi dan bukti.

"Ada 14 saksi yang diperiksa, termasuk ahli," kata Kabid Humas Polda Jateng.

Iqbal menjelaskan bahwa ketiganya merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap konvoi pada tanggal 29 Mei 2022.

Baca Juga: Polisi Duga Konvoi Khilafatul Muslimin Ajak Masyarakat Benci Pemerintah

Dalam konvoi tersebut, Khilafatul Muslimin diduga menyebarkan berita bohong kepada masyarakat dan berpotensi makar.

Ketiga tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 107 KUHP tentang makar.

Iqbal menambahkan bahwa potensi makar tersebut muncul atas dugaan keberadaan Khilafatul Muslimin yang disebut sebagai embrio Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang saat ini telah dilarang di Indonesia.

Baca Juga: Khilafatul Muslimin, Polda Metro: Sudah Identifikasi Profil

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Boy Rafli Amar mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan memperkuat kesadaran kolektif untuk menghadapi gerakan kelompok Khilafatul Muslimin.

"Kemunculan Khilafatul Muslimin ini terjadi lantaran mereka memanfaatkan ruang kebebasan berekspresi yang lumrah dalam iklim demokrasi," kata Kepala BNPT Komjen Polisi Boy Rafli Amar di Jakarta, Jumat (3/6/2022).

Kemunculan kelompok tersebut berpotensi menjadi sebuah perbuatan yang bisa melanggar hukum. Oleh karena itu, perlu kewaspadaan kolektif.

Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar.

Guna mencegah gerakan penyebaran ideologi khilafah, Boy menilai pendekatan melalui penegakan hukum semata tidak cukup. Lebih dari itu, semua pihak perlu membangun dan memperkuat kesadaran kolektif sebagai mekanisme kewaspadaan mendasar.

Salah satu ihwal yang perlu ditekankan ialah tentang kesadaran bahwa Indonesia memiliki empat konsensus dasar yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dari hasil profiling dan pelacakan rekam jejak organisasi yang ada sejak tahun 1997 tersebut, diketahui sejumlah tokoh yang pernah bergabung di kelompok ini ditemukan terafiliasi dengan sejumlah kelompok teroris. Misalnya Negara Islam Indonesia (NII) dan Jamaah Islamiyah (JI).

Khilafatul Muslimin

"Kita tahu sel-sel mereka di negeri ini ada. Mereka yang selama ini katakanlah bagian dari kegiatan (kampanye khilafah) itu apakah terkait JI, atau Ansharut Daulah, NII," jelas dia.

Ia mengatakan apabila sel-sel yang ada tersebut memanfaatkan ruang kebebasan dan dibiarkan, maka bisa menyesatkan masyarakat.

Oleh karena itu, Boy mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai dan memahami karakter ideologi khilafah. Apalagi, ideologi khilafah bersifat transnasional alias global namun juga memiliki sel-sel jaringan di dalam negeri.

BNPT juga terus melakukan upaya terencana untuk mengantisipasi berbagai ancaman ideologi anti NKRI termasuk potensi tindakan teror. Strategi kontra propaganda dan kontra narasi terus digalakkan lewat kolaborasi dengan berbagai pihak.

Kolaborasi multipihak dinilai penting. Baik di kalangan dunia pendidikan, generasi muda, tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Melalui hal itu, penguatan wawasan kebangsaan, dan moderasi beragama dapat terus dikuatkan.