Narasi Sunyi (Perempuan) pada Pemilu 2024

Awal November 2023 rupa-rupanya menjadi pekan penuh ironi bagi perempuan. Dimulai dari pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR RI Pemilu 2024 pada 4 November 2023.

Hasilnya dari 84 daerah pemilihan (dapil) Anggota DPR dan 18 partai politik peserta pemilu, hampir semua partai politik (parpol) peserta pemilu tidak mencapai syarat paling sedikit 30% kandidat perempuan dalam daftar pencalonan. 

Padahal, Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 Pasal 245 menyebutkan bahwa syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% harus terpenuhi di setiap dapil, bukan akumulasi total secara nasional. Artinya terjadi pelanggaran Undang-Undang Pemilu!

Hanya dua hari berselang, Pemerintah mengumumkan penetapan pejuang perempuan dari Jepara, Ratu Kalinyamat atau Retna Kencana sebagai pahlawan nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 115-TK-TH-2023 tertanggal 6 November 2023.

Bagi masyarakat pesisir Jawa Tengah, Ratu Kalinyamat tenar karena totalitasnya dalam perjuangan pribadi maupun sebagai pemimpin. Demi perjuangan pribadinya, Ratu Kalinyamat sampai rela melakukan laku spiritual tapa brata tanpa sehelai benang pun. Laku yang tidak umum ini berhasil menggendor pintu langit sehingga terkabul.

Sementara dalam perjuangannya bagi bangsa, Ratu Kalinyamat adalah panglima perang. Secara struktur kepemimpinan dia setara pahlwan asal Aceh, Cut Nyak Dhien--yang lahir 300 tahun berselang--membuat Belanda puyeng berat.

Dalam hal adu otot, Ratu Kalinyamat tak ubahnya pahlawan perempuan Prancis, Jeanne d'Arc yang dijadikan santo oleh Gereja Katolik karena perlawanannya terhadap penjajahan Inggris dalam Perang 100 tahun.

Namun skala kiprah Ratu Kalinyamat jauh lebih besar dari Cut Nyak Dhien yang hanya di wilayah Aceh, Ratu Kalinyamat adalah momok bagi Portugis pada abad ke-16. Dua kali Ratu Kalinyamat menggempur nenek moyang pesepakbola Christiano Ronaldo yang bercokol di Malaka. 

Tercatat dua kali Ratu Kalinyamat mengirim armadanya. Pertama, pada 1550 dikirimnya 40 armada berkekuatan 4.000-5.000 prajurit untuk membantu Raja Johor menggempur Portugis di Malaka. Kedua, pada 1574, dalam misi gabungan dengan tentara dari Aceh. Ekspedisi berkekuatan 300 kapal dengan 15.000 prajurit itu meruntuhkan kekuasaan Portugis di Malaka.

Dari catatan sejarah ini, jelas sebetulnya gender bukanlah persoalan. Perempuan memiliki kemampuan yang setara pria. Hal ini yang menjadi alasan bagi Presiden Abdurrahman Wahid yang lebih kerap disapa Gus Dur pada 19 Desember 2000 meneken Instruksi Presiden Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sampai Daerah. 

Pengarusutamaan gender dapat diartikan sebagai suatu upaya atau strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan kebijakan gender dalam program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan (monitoring) dan evaluasi. 

Tujuan pengarusutamaan gender adalah terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Boleh dibilang, ketika Gus Dur meneken beleid ini sangatlah aktual karena di sampingnya ada Wakil Presiden perempuan bernama Megawati Sukarnoputri yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Adanya pemberlakukan kuota pencalonan perempuan minimal 30%--apalagi ada mekanisme diskualifikasi membuat calon-calon legislatif perempuan melonjak. Sejak Pemilu 2009 sampai dengan Pemilu 2019, terjadi tren peningkatan angka pencalonan perempuan. Pada Pemilu 2009, terdapat 31,8% perempuan yang terdaftar sebagai calon anggota DPR.

Kemudian pada Pemilu 2014 dari 12 partai politik peserta pemilu terdapat 2.061 orang atau 37,4%. Sedangkan pada Pemilu 2019, tercatat sebanyak 3.200 orang atau 40% dari total keseluruhan calon anggota DPR adalah perempuan.

Sayang, tahun ini urusan ini terabaikan, kalaupun ada yang muncul justru fakta yang kurang enak. Pertama, skandal yang dilakukan Ketua KPU selaku penyenggara pemilu. April lalu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terbukti melanggar kode etik terkait pertemuan dan perjalanan ke Yogyakarta bersama Ketua Partai Republik Satu Hasnaeni alias 'Wanita Emas'.

Kedua, abainya partai. Sebagai perempuan sekaligus Ketua Umum, Megawati ternyata gagal mendorong partainya memenuhi kewajiban syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada semua DCT. Untuk Pemilu tahun ini, PDI-P yang kerap diplesetkan sebagai Partai Dipimpin Ibu dan Putri itu hanya lebih baik dibandingkan PKB. 

Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan dalam sebuah diskusi dengan media pada 9 November 2023, menyampaikan bahwa dari 18 parpol peserta pemilu, hanya 1 parpol yang memenuhi syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada semua DCT di 84 dapil adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Dari 17 parpol yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, PKB adalah parpol dengan DCT bermasalah terbanyak, yakni 29 dapil. Selanjutnya adalah PDIP dengan 26 dapil, Demokrat 24 dapil, Golkar dan Gerindra 22 dapil, PKN 21 dapil, Partai Gelora Indonesia 19 dapil, PAN 17 dapil, Nasdem dan PBB 16 dapil, PPP ada 12 dapil, Garuda 9 dapil, Partai Buruh 6 dapil, Perindo dan Partai Ummat 5 dapil, dan PSI sebanyak 4 dapil.

Menyikapi pelanggaran ini, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan DKPP sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab menyelenggarakan pemilu cenderung bergeming dengan adanya aturan diskualifikasi parpol di dapil yang tidak memenuhi syarat minimal 30% kandidat perempuan dalam DCT. 

Pelanggaran regulasi ini berpeluang memunculkan sengketa hasil pemilu di masa datang karena pada pemilu 2014 dan 2019, terdapat partai yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% didiskualifikasi dari dapil tersebut.

Bagaimana di tingkat eksekutif? Alias urusan capres-cawapres? Sudah menjadi fakta bahwa perempuan-perempuan pintar Indonesia hanya menjadi pelengkap bagi kompetisi capres-cawapres. Sejak Megawati gagal pada Pilpres 2004 dan 2009, praktis tidak ada satu pun perempuan yang masuk sebagai kandidat presiden.

Kalau pun ada hanyalah Sri Mulyani, ‘Material Girl’ alias Menteri Keuangan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sempat diusung Rocky Gerung dkk melalui Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) yang didirikan di Jakarta pada 2 Mei 2011, namun gagal lolos verifikasi administrasi parpol peserta Pemilu 2014.

Sebagai Menkeu, perjalanan Sri Mulyani Indrawati berakhir tragis pada 2010 setelah menjadi tumbal kepentingan politik terkait dengan kebijakan bailout Bank Century yang hingga kini belum tuntas terselesaikan.

Mundur dari posisi Menkeu, Sri Mulyani terpilih sebagai direktur Pelaksana Bank Dunia hingga 2016 dan kembali menjadi Menkeu dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tahun ini? Sri Mulyani saya nilai akan jadi menteri yang banyak tersenyum mendengar klaim maupun janji para Capres. 

Kenapa Sri Mulyani akan banyak tersenyum? Karena urusan ‘dapur’ bisa dipastikan sangat dipahami para perempuan. Dapur dalam hal ini tentu saja urusan keuangan negara, yang sayangnya mereka ini tidak dianggap vital bagi para pria yang bertarung di pemilu 2024.