Paradoks Kemerdekaan

Bung Hatta pernah berkata bahwa aku ingin membentuk negara yang membuat semua orang merasa bahagia di dalamnya. Orang Aceh bahagia. Orang Papua bahagia. Orang Tionghoa bahagia. Para petani bahagia. Nelayan pun bahagia, semua harus bahagia. Tidak boleh ada segelintir orang yang karena jabatan dan status sosialnya punya privilese untuk bahagia sendiri. Semua harus bahagia.

Usia kemerdekaan kita sudah memasuki 79 tahun, sebuah usia yang apabila dilekatkan pada manusia maka sesungguhnya sudah masuk umur renta. Dalam catatan sejarah pada 1945, Jepang hancur karena dua bom atom. Korea Selatan merdeka pada 15 Agustus 1945 atau hanya berbeda dua hari dengan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.  Korea Selatan dan Jepang mampu melakukan akselerasi pembangunan. Jauh berbeda dengan Indonesia yang hingga kini masih tertatih-tatih.  Padahal kedua negara itu, Jepang dan Korea Selatan, minim sumber daya alam yang bisa mendukung laju pembangunnnya. 

Bung Hatta telah memberikan legacy bagi bangsa Indonesia berupa pasal-pasal dalam UUD 1945 yang seharusnya menjadi pedoman utama bagi bangsa. Pasal kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2), perlindungan rakyat dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) tentang keuangan negara, serta Pasal 27 tentang penyediaan pekerjaan dan penghidupan rakyat. Lalu, soal jaminan kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan, serta pengelolaan kekayaan alam termaktub pada Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Semuanya merupakan magnum opus (karya besar) Bung Hatta bagi bangsa. 

Menilik sejarah perjuangan bangsa hingga merdeka kini, tampaknya cita-cita yang diharapkan Bung Hatta masih jauh, bahkan terasa semakin jauh. Kita diberkahi sumber daya alam (SDA) yang melimpah, tetapi yang menikmati orang asing. Kita punya sangat banyak elite/politisi, tetapi teryata justru banyak berbohong demi kepentingan kelompok. Setelah 79 tahun merdeka, justru yang kita alami adalah 1% orang yang menguasai 49% kekayaan negara, 1% menguasai 72% tanah, serta kekayaan alam mengalir ke luar negeri (Paradoks Indonesia, Pandangan Strategis Prabowo Subianto). Kemiskinan, angka stunting, dan utang luar negeri yang semakin besar; rasa keadilan yang sulit didapatkan; dan law enforcement yang lemah. 

Masalah itu terjadi karena buruknya tata kelola negara. Kejahatan terhadap negara justru dilakukan oleh para elite yang seharusnya digugu dan ditiru, serta menjadi suri teladan dalam berbangsa dan bernegara. Niccolo Machiavelli pernah mengatakan banyak kejahatan dan korupsi dalam sebuah negara terjadi karena sudah banyak yang tidak mencintai tanah airnya. Persoalan bangsa yang semakin ruwet dan seolah tak punya ujung pangkal tentu disebabkan ulah para elite yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Problem kita adalah soal integritas dan kejujuran yang semakin langka dimiliki oleh pejabat negara dan ikut berpengaruh pada mentalitas bangsa secara umum. 

Pada usia ke-79 tahun ini, seharusnya Indonesia tidak semakin terpuruk  jika sumber daya alam terkelola dengan baik. Membedakan negara maju dan negara berkembang memang bukan dilihat dari disparitas SDA-nya tetapi dari pengetahuan, institusi demokrasi, hukum dan keadilan (Joseph Stiglitz, pemenang Nobel Ekonomi 2001). Semua tatanan yang dikatakan Stiglitz itu seolah runtuh di Indonesia.

Pengarusutamaan Bela Negara
Di tengah kusutnya persoalan bangsa yang sangat mendera rakyat Indonesia diperlukan semangat nasionalisme sebagai bentuk amor patriae. Indonesia harus melakukan renungan dan flashback mengenai jasa dan cita-cita para pendiri bangsa tentang untuk apa kita bernegara. Bagi Soekarno kemerdekaan yang dicapai adalah “jembatan emas” untuk menuju masa depan yang lebih baik, sekaligus bisa mengantarkan rakyat Indonesia mencapai hidup bahagia, adil, dan sejahtera. Tapak tilas imajiner terhadap cita-cita bangsa yang digagas para founding fathers penting dilakukan sebagai bahan refleksi bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya para elite/pejabat. 

Kesadaran untuk berefleksi dapat menjadi lecutan dan memunculkan kesadaran baru untuk mengubah mental dan karakter yang jauh dari keadaban. Tingkat kepercayaan dan rasa hormat yang semakin rendah kepada para pejabat publik harus menjadi pelajaran penting bahwa tugas pejabat adalah mengayomi, menciptakan keharmonisan bangsa, dan mengutamakan kemakmuran serta keadilan, dan bukan sebaliknya! 

Saat ini kedaulatan teritorial kita sering terganggu oleh kapal-kapal asing, pelintas batas, dan juga pelanggaran wilayah udara nasional. Demikian juga kedaulatan ekonomi bukan di tangan kita karena implementasi kebijakan ekonomi yang tidak sesuai dengan kepentingan bangsa. Kita mendirikan negara dengan penuh perjuangan keras dan panjang, penuh darah, jiwa, air mata, serta harta benda melayang. Negara harus mampu mengayomi seluruh rakyat. Visi dan misi negara yang termaktub dalam UUD 1945 harus mampu diwujudkan karena dengan itulah harapan bangsa untuk bahagia dapat terwujud. 

Meraih kemerdekaan adalah untuk mencapai kebahagian. Dalam pandangan Yudi Latif, kebahagiaan hanya bisa direngkuh dengan jalan integritas. Jalan integritas itu jalan etis. Tidak ada jalan kebahagiaan tanpa melewati jalur etis. Menurutnya lagi, jalan kebahagiaan itu jalan cinta. Tidak mungkin kita menuju kebahagiaan dengan jalan kebencian, jalan permusuhan, apalagi jalan peperangan. SDA yang melimpah dapat menjadi sumber kebahagiaan rakyat Indonesia. Gunakan sumber daya alam menjadi kapital kemakmuran rakyat. Karena itu, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara (Bung Hatta, diterbitkan LP3ES). Kita memerlukan semangat bela negara dalam konteks kekinian. Bela negara di masa perjuangan adalah berhadapan dengan musuh kolonial  tetapi kini musuh jauh lebih kompleks, rumit dan terkadang nyaris tak terasa kehadirannya. Upaya bela negara pada masa kini menjadi kunci menghadapi tantangan dan menggapai harapan yang diimpikan.

Berharap kepada pemimpin baru
Bagi bangsa Indonesia,Agustus adalah bulan kemeriahan untuk memperingati hari kemerdekaan. Bulan dengan umbul-umbul dan lomba-lomba, keceriaaan, dan keguyuban yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Tak lupa, doa-doa pun dipanjatkan untuk keselamatan negeri.  

Itulah fenomena sosiologis masyarakat yang masih berharap banyak pada negeri yang kaya raya ini. Pada detik-detik menjelang 79 tahun kemerdekaan bangsa, ada pertanyaan yang mengapung. Pertanyaan itu adalah harapan apa yang akan ditawarkan oleh pemimpin baru bagi rakyat Indonesia yang selama ini tertekan dan termarjinalkan?

Peringatan kemerdekaan ke-79 Indonesia pada tahun ini menjadi starting point bagi nasib bangsa ke depan. Kehendak bersama untuk meraih Indonesia Emas 2045 menjadi poin penting bagi kepemimpinan baru yang akan dimulai pada Oktober mendatang. Pemimpin yang terpilih harus mampu membawa bangsa Indonesia sesuai cita-cita dan harapan rakyat yang tertulis dalam konstitusi. 

Problem akut bangsa, seperti korupsi, penegakan hukum, keadilan bagi masyarakat dan menguatnya oligarki adalah sebagian dari problem bangsa yang harus segera ditangani dan harus dienyahkan. Wibawa pemerintah harus ditegakkan dengan mengimplementasikan semangat konstitusi. 

Pemimpin baru harus dapat mengambil langkah-langkah konkret demi mencapai negara yang bahagia, beradab, dan berkeadilan. Pemimpin baru harus mampu membangun yang sangat dibutuhkan oleh rakyat  dengan landasan penghormatan asas kerakyatan sebagai pembentuk utama negara. Membangun peradaban baru yang lahir dari Indonesia dan mampu memengaruhi dunia bukan hal yang mustahil. Jika pemimpin amanah, maka kepemimpinannya akan diberkahi. Selamat merayakan hari kemerdekaan yang penuh paradoks. Semoga pemimpin baru dapat membawa  bangsa dan negara Indonesia menjadi negara yang lebih aman, damai, adil, bahagia, dan sejahtera.