Mahasiswa Untirta Kritisi Setahun Kinerja Andra Soni-Dimyati

Serang, Beritasatu.com - Merespons refleksi 1 tahun kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah, mahasiswa memberikan sejumlah kritikan.

Kritikan tersebut disampaikan dalam aksi yang digelar Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menggelar di depan Kompleks Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Sabtu (28/2/2026).

Mahasiswa menilai masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, terutama di sektor pendidikan dan infrastruktur.

Wakil Presiden Mahasiswa Untirta 2026, Muhammad Oriza Sativa menyebut kinerja pasangan Andra-Dimyati belum memuaskan. “Ketimpangan pendidikan dan problem infrastruktur masih nyata,” kata Oriza.

Ia menyoroti program pendidikan gratis yang dinilai belum menyentuh akar ketimpangan. Menurutnya, kebijakan tersebut baru sebatas penghapusan biaya tertentu, sementara beban riil, seperti pembelian buku, transportasi, dan kebutuhan penunjang lainnya masih ditanggung keluarga siswa.

“Kalau fasilitas timpang dan kesejahteraan guru belum dibenahi, pendidikan gratis berpotensi hanya menjadi ilusi akses,” ujarnya.

Mahasiswa juga menilai masih terjadi disparitas signifikan antara wilayah perkotaan dan daerah selatan Banten, baik dari sisi sarana prasarana pendidikan maupun distribusi tenaga pendidik.

Di sektor infrastruktur, Oriza menilai indikator keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari jumlah proyek atau panjang jalan yang dibangun.

“Infrastruktur penting, tetapi harus dilihat dampaknya. Apakah benar meningkatkan kesejahteraan? Apakah akses layanan dasar membaik?” katanya.

Presiden Mahasiswa Untirta, Muhammad Ridam Nur Aryadi menambahkan, pembangunan fisik harus terintegrasi dengan penguatan ekonomi rakyat serta peningkatan kualitas layanan publik.

“Sejumlah proyek strategis justru memunculkan persoalan serius, seperti perampasan ruang hidup masyarakat, kerusakan ekosistem, hingga penyempitan ruang demokrasi,” kata Ridam.

Ia menyebut dalam 1 tahun kepemimpinan Andra Soni-Dimyati, terdapat sejumlah isu yang perlu menjadi perhatian publik, seperti proyek strategis nasional (PSN), pelaksanaan program SPPG yang dinilai kurang transparan, serta kondisi kebebasan demokrasi dan pers di Banten.

KBM Untirta mendesak Pemerintah Provinsi Banten melakukan evaluasi berbasis dampak sosial serta meningkatkan transparansi anggaran agar pembangunan lebih akuntabel dan berkeadilan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Banten terkait kritik mahasiswa tersebut.