Soal Bakal Cawapres Anies, Nasdem, Demokrat, dan PKS Berbeda Pendapat

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tampaknya masih berbeda pendapat dalam menentukan bakal cawapres ideal bagi Anies Baswedan untuk bertarung di Pilpres 2024. Perbedaan pendapat Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS itu terkait kriteria pendamping Anies Baswedan. Salah satunya apakah bakal cawapres merupakan kader partai atau nonkader partai.

Partai Nasdem menginginkan bakal cawapres Anies Baswedan adalah tokoh nonpartai politik. Nasdem berharap Anies Baswedan tidak memilih cawapres karena pertimbangannya mempunyai partai politik, tetapi fokus pada tiga kriteria yang sudah ditetapkan. Ketiga kriteria itu, yakni membantu proses kemenangan, menjaga stabilitas koalisi, dan bisa membantu untuk membuat proses pemerintahan berjalan efektif.

"Apakah figur yang dipilih bisa membantu kemenangan. Artinya, cawapres ini bisa mengisi ruang-ruang kosong di wilayah mana dukungan terhadap Anies yang tidak maksimal. Menjadikan koalisi stabil, tentu tidak boleh standar ganda dan lebih berpihak kepada salah satu partai," ujar Ahmad Ali dalam keterangan tertulisnya yang diterima Beritasatu.com Rabu (2/8/2023).

Nasdem, kata Ali, mengingatkan Anies agar tidak memilih cawapres hanya karena khawatir partai politik akan keluar dari koalisi jika kadernya tidak dipilih sebagai cawapres. Menurut Ali, pendekatannya harus tetap pendekatan kemenangan, menjaga soliditas koalisi, dan membantu efektivitas jalan pemerintahan.

"Kalau sekadar memilih cawapres karena berasal dari partai tertentu, jika tidak dipilih ditakutkan nanti partai tersebut bakal menarik diri. Maka itu pengingkaran terhadap komitmen koalisi karena sejak awal koalisi ini sudah disepakati setara. Tidak ada ketua kelasnya," ungkap Ali.

Berbeda dengan Nasdem, Partai Demokrat justru menilai cawapres Anies Baswedan lebih tepat adalah kader partai politik. Hal tersebut sesuai dengan fungsi partai politik itu sendiri, seperti kaderisasi dan sumber rekrutmen kepemimpinan.

"Jadi tidak pas mewacanakan cawapres Anies dari tokoh nonparpol. Wacana ini bertentangan dengan fitrah partai politik yang menjadi pilar demokrasi dan pemegang mandat sebagai peserta pemilu," ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Kamhar juga menegaskan, dalam kriteria cawapres yang telah ditetapkan Anies, tidak ada sama sekali kriteria yang tak membolehkan figur berlatar belakang parpol. Menurut dia, tudingan figur parpol tak akan bisa berlaku adil terhadap partai lainnya, merupakan tudingan yang sudah pasti keliru dan ahistoris.

"Pak SBY telah membuktikan selama 10 tahun menjadi presiden dan Partai Demokrat sebagai the ruling party, bisa berlaku adil terhadap mitra koalisi. Itu antara lain menjadi fungsi manajemen atas kesepakatan yang dibangun," ungkap Kamhar.

Sementara PKS tidak mempermasalahkan apakah cawapres Anies berasal dari kader partai politik atau tokoh nonpartai politik. PKS menyerahkan sepenuhnya keputusan cawapres kepada Anies Baswedan dan siap mendukung siapa pun yang Anies pilih nantinya.

"Apa pun yang dipilih Mas Anies, kita akan dukung," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

Untuk itu, kata Mardani, PKS tidak mempermasalahkan jika Anies akhirnya memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres. Namun, kata dia, pihaknya juga mendorong nama-nama lain yang berpeluang terlepas mereka kader parpol atau non-parpol.

"Selalu saya katakan Mas AHY punya peluang, tetapi kami PKS Kang Aher juga punya peluang. Tetapi belakangan, Mbak Yenny kah, Mbak Khofifah, atau Mbak Susi punya hak juga. Dan semua nanti Mas Anies yang memutuskan," kata Mardani.