TKN Ungkap 15 Potensi Kecurangan Pemilu, Begini Reaksi Ganjar-Mahfud

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) mengungkap 11 potensi kecurangan Pemilu 2024 yang dilakukan kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Ganjar-Mahfud). Bagi kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 3, pelanggaran justru lebih banyak dilakukan Prabowo-Gibran.

"Kalau listing terhadap pelanggaran, saya kira, kalau dihitung secara seksama dan kasat di depan mata pasangan 02 sudah jauh lebih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan," kata Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M Romahurmuziy kepada Beritasatu.com, Sabtu (14/12024).

Menurut dia, pelanggaran yang dilakukan paslon nomor urut 2 itu melibatkan aparatur negara. Saking banyaknya, pelanggaran tersebut sampai viral.

"Mungkin kalau hanya 11 dituduhkan enggak ada apa-apanya," ucap pria yang akrab disapa Rommy ini.

Kubu Ganjar-Mahfud, dia mengungkapkan, sudah meminta Bawaslu menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang dilakukan paslon mana pun. Namun, hingga saat ini badan pengawas pemilu itu belum juga menindak dugaan pelanggaran tersebut.

"Dari awal kita minta supaya Bawaslu bisa melakukan sempritannya dan melakukan tindak lanjut dan itu kepada siapa saja, paslon mana saja tetapi nyatanya sampai hari ini kan yang sudah diduga melakukan pelanggaran pun jalan di tempat saja," bebernya.

Sebelumnya, TKN Prabowo-Gibran mengungkap 15 potensi kecurangan yang diduga dilakukan Anies-Imin serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Ganjar-Mahfud). Untuk kubu Ganjar-Mahfud, TKN Prabowo-Gibran mengungkap 11 dugaan potensi kecurangan. Berikut daftarnya.

1. Mahfud MD (Menko Polhukam dan cawapres)
Pembukaan posko pengaduan pelanggaran pemilu di kantor Kemenko Polhukam berpotensi memunculkan penyalahgunaan wewenang atau abuse of power yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam jabatan Mahfud MD sebagai menko polhukam dan cawapres.

2. Karna Sobahi (Bupati Majalengka)
Berdasarkan rekaman audio, Bupati Majalengka Karna Sobahi diduga memobilisasi PPPK dan pejabat yang berdinas sejumlah OPD di sebuah tempat di Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka untuk memenangkan capres Ganjar Pranowo. Bawaslu Kabupaten Majalengka telah memeriksanya dan dinyatakan melanggar Pasal 283 UU Pemilu.

3. Yasonna Laoly (Menkumham dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud)
Menkumham telah melakukan rotasi atau mutasi dan pemberhentian sebagian kepala lapas menjelang Pemilu 2024. Hal ini terkait dugaan adanya pakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Permasyarakatan untuk memenangkan salah satu capres. Indikasi ini disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto.

4. Bahri (Pj Bupati Muna Barat)
Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat diduga melakukan kampanye untuk capres Ganjar Pranowo dan calon anggota DPD La Ode Umar Bonte kepada masyarakat. La Ode Umar Bonte adalah ketua Relawan Garuda Pancasila yang mendukung Ganjar Pranowo.

5. Yunita Dyah Suminar (Pj Bupati Cilacap)
Yunita diduga memeragakan pose 3 jari dengan slogan "Kancing Merah" di beberapa kegiatan dinas dan membagi beras kepada masyarakat dengan logo pada kantong beras berlambangkan 3 jari warna merah bertuliskan Kancing Merah serta tulisan Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat yang diketahui juga merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap Daerah Pemilihan Cilacap 1 PDIP pada Pemilu 2024.

6. Yan Piet Mosso (Pj Bupati Sorong)
Penjabat Bupati Sorong diduga melakukan pelanggaran pemilu karena membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye dengan cara membuat surat pakta integritas yang menyatakan bahwa "Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60% + 1 untuk kemenangan Ganjar Pronowo sebagai presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

7. Benny Rhamdani (Kepala BP2MI)
Pelepasan 1.500 pekerja migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan di Jakarta oleh BP2MMI dihadiri Ganjar Pranowo. Ganjar diberi panggung untuk memberikan sambutan dan arahan pekerja migran. Diduga, Kepala BP2MI menyalahgunakan kekuasaannya. Kepala BP2MI Benny Rhamdani juga menjabat wakil ketua TPN Ganjar-Mahfud.

8. Beberapa Pejabat di Desa di Kecamatan Simo Boyolali 
Dugaan pelanggaran pemilu dengan memobilisasi kepala desa dan camat Kabupaten di Boyolali untuk memilih Ganjar-Mahfud.

9. M Said Hidayat (pegawai badan usaha milik nagori) 
Dugaan pelanggaran netralitas perangkat desa oleh pegawai badan usaha milik nagori yang kedapatan sedang mengangkut alat peraga kampanye atau baliho Ganjar-Mahfud dengan pikap dinas berpelat nomor merah BK 9454 T.  

10. Sahril (Kepala Desa Jeringo, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat)
Kepala desa yang tergabung dalam "Relawan Des Ganjar NTB" menyampaikan sikap politik mendukung Ganjar-Mahfud di hadapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto seusai membuka Rakorda PDIP di NTB.

11. ASN di Kabupaten Batubara
Stiker wajah capres Ganjar Pranowo ditempel pada mobil pelat merah BK 1064 0. Mobil tersebut milik Pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Stiker Ganjar berdampingan dengan gambar Presiden Joko Widodo dan terdapat tulisan "Saya memilih Ganjar Pranowo untuk meneruskan kepemimpinan Indonesia".