Sekjen PDIP Sindir Menteri yang Usung Isu Penundaan Pemilu

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyindir menteri yang mengusung isu penundaan pemilu. Hasto menilai menteri yang berbicara tentang pemilu atau politik seharusnya Menko Polhukam atau Menteri Dalam Negeri.

"Ketika menteri menyentuh di luar tupoksinya (tugas, pokok, dan fungsi), maka ini terjadi kerancuan," ujar Hasto di sela-sela acara Banteng Ride and Night Run di kompleks GBK, Jakarta, Minggu (27/3/2022).

Hal ini disampaikan Hasto menyinggung Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang berbicara wacana penundaan pemilu. Menurut Hasto, wacana tersebut bukan tupoksi Luhut.

Baca Juga: Soal Penundaan Pemilu, Ketum PAN: Jangan Serang Jokowi

Hasto mengatakan aspirasi masyarakat soal pemilu sudah dituangkan dalam konstitusi, yakni lima tahun sekali dan maksimal dua periode. Menurut Hasto, pihak yang bersikeras mendorong wacana penundaan pemilu, tidak memahami konstitusi.

Hasto mengakui bahwa konstitusi Indonesia belum sempurna, tetapi saat ini fokus semua elemen bangsa adalah rakyat.

"Meskipun PDIP menyadari konstitusi kita ini belum sempurna, tetapi skala prioritas kita saat ini adalah membantu rakyat lebih dahulu. Ketika kita sudah mencapai kejayaan, pendidikan kita bisa melampaui Singapura, Malaysia, di situlah kita berbicara kembali," ujar Hasto.