Pemerintah Dorong Transaksi Lewat E-Katalog hingga Rp 500 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengadaan barang dan jasa untuk menyerap produk dalam negeri.

Selain itu, Sri Mulyani juga mendorong transaksi belanja produk dalam negeri melalui e-katalog untuk meningkatkan peran serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Saya berharap pengadaan barang dan jasa betul-betul bisa memacu penggunaan produk dalam negeri. Kami juga mendukung penggunaan produk lokal dengan terus memperkuat daya saing, kualitas, dan harga," ucap Sri Mulyani dalam Business Matching Tahap IV dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2023 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Kamis (3/8/2023).

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah berupaya mendorong peningkatan realisasi belanja produk UMKM minimal senilai Rp 250 triliun. Dukungan terhadap sektor UMKM diharapkan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dukungan-dukungan ini pasti sangat berarti karena banyak UMKM di Indonesia yang masih harus bangkit sesudah 3 tahun terdampak pandemi," jelasnya.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah terus mendorong transaksi melalui e-katalog yang diharapkan dapat mencapai nilai transaksi senilai Rp 500 triliun.

Transaksi melalui e-katalog diharapkan memberikan informasi yang jelas tentang produk-produk yang tersedia dan memudahkan akses pemangku kepentingan dalam mendapatkan produk-produk tersebut.

"Transaksi melalui e-katalog juga menjadi salah satu cara dalam meningkatkan partisipasi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta badan usaha, yang diharapkan nilai transaksinya mencapai Rp 500 triliun," tandas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, penggunaan APBN untuk penyerapan produk dalam negeri dapat mendorong geliat industri di tanah air. Dia mencontohkan, Korea Selatan, Taiwan, Tiongkok dan Jepang yang menggunakan APBN untuk meningkatkan geliat industri lokal.

"Kalau Indonesia ingin menjadi negara maju, dan bebas dari perangkap kelas menengah, kita perlu konsisten dalam menggunakan instrumen termasuk keuangan negara untuk betul-betul memberdayakan produk dalam negeri," pungkas Sri Mulyani.