Asia Tenggara Berpotensi Kehilangan 11% PDB Akibat Krisis Iklim

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga riset Institute for Essential Services Reform (IESR) melaporkan bahwa produk domestik bruto (PDB) kawasan Asia Tenggara berisiko mengalami penurunan sebesar 11% akibat krisis iklim. Konsekuensi dari pemanasan global ini juga berpotensi menghambat upaya Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah.

Menurut Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, kawasan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) sedang menghadapi situasi krisis iklim. Contohnya adalah Provinsi Papua Tengah yang saat ini mengalami masalah kekeringan dan kelaparan. Selain itu, berdasarkan studi, kawasan ASEAN juga termasuk salah satu yang akan paling terdampak oleh krisis iklim. Sebanyak 80% dari energi yang digunakan di Asia Tenggara berasal dari bahan bakar fosil. Hal ini menjadi semakin penting karena Indonesia sendiri telah menetapkan target menjadi negara maju pada tahun 2045.

"Kenaikan suhu dan memburuknya krisis iklim berpotensi menyebabkan penurunan antara 6,5% hingga 11% dari PDB kawasan Asia Tenggara. Ini menjadi isu penting karena dalam konteks Indonesia, pertumbuhan di atas 6% diperlukan untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah," ungkap Fabby kepada wartawan di Jakarta pada Selasa (15/8/2023).

"Perubahan iklim dan peningkatan suhu global, yang sering disebut sebagai global boiling atau pendidihan global, secara nyata dapat menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi di atas 6%. Hal ini disebabkan oleh dampak buruk dari kekeringan dan gagal panen," tambah Fabby.

Fabby menambahkan bahwa Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai nol emisi pada tahun 2060 atau mungkin lebih awal. Negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia dan Vietnam, telah berkomitmen untuk mencapai nol emisi pada tahun 2050, sementara Thailand menargetkan tahun 2065.

"Menurut kami, target ini sebenarnya masih kurang ambisius. Jalur dekarbonisasi di Asia Tenggara sangat tergantung pada sejauh mana komitmen dalam mengatasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca," jelas Fabby.

Sebagai catatan, Indonesia telah memperbarui target kontribusi nasional terhadap iklim (nationally determined contribution/NDC). Saat ini, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi sendiri sebesar 31,89% dan dengan bantuan internasional sebesar 43,2%. Namun, IESR berpendapat bahwa komitmen ini masih belum sejalan dengan Perjanjian Paris.

"Namun, komitmen pengurangan ini masih belum sejalan dengan Perjanjian Paris. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan. Kita masih memiliki waktu hingga 2025 untuk merumuskan komitmen yang lebih kuat," tambah Fabby.

Indonesia juga merupakan satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G-20. "Sebagai produsen emisi gas rumah kaca dan juga salah satu ekonomi terbesar di dunia, Indonesia seharusnya dapat memainkan peran penting dalam mendorong negara-negara ASEAN lainnya untuk lebih ambisius dalam transisi energi," tutup Fabby.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani pada bulan Mei menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus melebihi 6% agar dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah pada tahun 2045. Pertumbuhan ekonomi harus mendekati 6% dari tahun 2025 hingga 2029, dan meningkat mendekati 7% setelahnya. Pada kuartal II 2023, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,17%.