Bamsoet Sebut Hilirisasi Wujud Pembangunan Ekonomi Berkeadilan

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan hilirisasi industri merupakan wujud perekonomian yang efisien dan berkeadilan.

Menurut Bamsoet, menjalankan hilirisasi industri diperlukan mindset pembangunan dari masing-masing stakeholder baik di kalangan pemerintah, pelaku bisnis, maupun masyarakat, sehingga terjadi kolaborasi multi pihak untuk menata ulang pembangunan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan.

"Hal tersebut dapat diwujudkan dengan mempromosikan model pembangunan ekonomi yang berbasis sirkularitas, atau mengupayakan efisiensi sumber daya alam, serta upaya pemanfaatan kembali residu yang dihasilkan dari industri, dan memberikan nilai tambah lebih besar serta berulang," ucap Bamsoet dalam pidato pengantar Sidang Tahunan MPR 2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Bamsoet mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan dalam wujud berbagai komoditas sumber daya alam terbesar dunia seperti nikel, batu bara, emas, tembaga, dan gas alam. Sayangnya, masih ada warga negara yang belum sepenuhnya menikmati kekayaan alam tersebut.

"Upaya ini perlu terus menerus ditingkatkan dengan memastikan penguasaan negara atas kekayaan alam, dan mendorong pembangunan di daerah demi sebesar-besar kemakmuran rakyat," katanya.

Bamsoet mengatakan, paradigma sirkularitas hanya dapat berjalan bila kualitas industri nasional, sudah mampu melakukan pemrosesan material sumber daya dari hulu ke hilir dalam bentuk hilirisasi.

Saat ini, pemerintah sudah mencanangkan hilirisasi komoditas ekspor mineral, seperti emas, bauksit, nikel, tembaga dan bijih besi. Sehingga komoditas-komoditas tersebut diperkirakan dapat memberikan nilai tambah ekspor.

"Mineral tersebut didorong untuk proses hilirisasi, yang dibarengi dengan upaya pelarangan ekspor mineral mentah. Kebijakan ini menunjukkan konsistensi pemerintah terhadap upaya meningkatkan kualitas industri nasional," tuturnya.

Bamsoet mengingatkan pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi agar tidak mengalami krisis perekonomian, khususnya krisis keuangan yang dikategorikan sebagai kahar fiskal.

"Kita tidak boleh menjadi negara gagal dan mengalami kebangkrutan, sebagaimana dialami beberapa negara yang saat ini menjadi pasien IMF. Indonesia juga tidak boleh terancam mengalami krisis perekonomian," pungkasnya.