Penguatan Kelembagaan Ekonomi, Tekan Defisit Transaksi Berjalan

Jambi- Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Darmin Nasution mengatakan jika defisit transaksi berjalan dibiarkan, maka fundamental perekonomian Indonesia secara perlahan akan tergerus.

"Jika tergerus, perekonomian Indonesia akan mengalami krisis yang berkepanjangan," kata dia saat ditemui dalam acara "Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI XVI di Hotel Abadi, Jambi pada Rabu Malam (18/9)

Dia menuturkan, perekonomian Indonesia pernah mengalami masa jaya dimana neraca transaksi berjalan surplus dari tahun 2009-2011.

Saat itu, tegas Darmin, pertumbuhan Indonesia ditopang kinerja ekspor yang optimal, konsumsi dalam negeri yang stabil serta iklim investasi yang terus meningkat. Namun sejak krisis Eropa, perekonomian Indonesia mulai menurun. "Krisis Eropa membuat kinerja ekspor tidak sekuat 2009-2011, sehingga penerimaan negara berkurang, di sisi lain pertumbuhan barang impor semakin tinggi," kata mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini.

Dia menjelaskan, ada tiga pemicu utama defisit transaksi berjalan. Pertama, kelemahan struktural yang ditandai minimnya sektor manufaktur menghasilkan barang setengah jadi dan barang modal.

Kedua, pertumbuhan pendapatan tidak diimbangi produksi barang konsumsi seperti bahan pangan. Ketiga situasi ekonomi dan perdagangan dunia yang sudah tidak bersahabat yang mengakibatkan kinerja ekspor terus melemah.

"Respon pemerintah dalam menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada tahun ini cukup baik dan tepat khususnya terkiat pemulihan defisit transaksi berjalan. Namun sebenarnya masih ada beberapa solusi lain untuk mengurangi defisit," kaat Darmin.

Dia mengatakan, BI sudah memberlakukan pengaturan tentang DHE (Devisa Hasil Ekspor) untuk mengantisipasi membesarnya defisit transaksi berjalan. Sayangnya pemerintah kurang inisiatif mengoptimalkan sehingga DHE yang masuk ke bank penerima belum maksimal.

Darmin mengatakan, diperlukan kelembagaan ekonomi yang kuat agar defisit transaksi berjalan bisa berkurang. Salah satunya pembangunan infrastruktur yang berkualitas tinggi.

Darmin mengatakan, selama ini kualitas infrastruktur masih menjadi kelemahan karena permasalahan lahan. Sementara pemerintah masih mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber pendanaan. Agar pembangunan infrastruktur terus meningkat, pemerintah harus membentuk lembaga keuangan bank atau non bank sebagai lembaga penting pengembangan infrastruktur.

Dia mengatakan, langkah lain adalah memantapkan kebijakan industrial dengan melahirkan struktur industri baru yang dapat menghasilkan barang modal dan bahan baku sehingga bisa menggantikan barang impor yang selama ini menjadi sumber utama defisit transaksi berjalan.