Panja DPR Kebut Pembahasan RUU Perdagangan

Jakarta - Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk rancangan undang-undang (RUU) Perdagangan mulai membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diusulkan fraksi-fraksi dalam rapat yang digelar bersama Pemerintah sejak Selasa (26/11) hingga Kamis (28/11) di Jakarta.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan RUU Perdagangan ini sangat penting. Karena sejak merdeka, Indonesia belum pernah memiliki UU demikian, padahal perdagangan merupakan urat nadi perekonomian nasional.

"Pembahasan RUU Perdagangan ini dilakukan bersamaan dengan pembahasan RUU Perindustrian karena keduanya saling berkaitan," kata Aria Bima di Jakarta, Kamis (28/11).

Aria mengemukakan terdapat 438 daftar isian masalah (DIM) yang diusulkan oleh fraksi-fraksi, di mana 125 di antaranya sudah berhasil diselesaikan. Sisanya atau sekitar 313 DIM akan dibahas pada tingkat Panja.

Menurut Aria, pembahasan RUU itu memang berjalan sangat alot. Sebagai contoh, saat memasuki materi tentang definisi perdagangan dalam negeri, naskah pemerintah mengenai hal itu dikritisi sejumlah fraksi karena mengandung kalimat negatif.

"Selain itu, definisi tersebut juga berpotensi menimbulkan masalah bila diterapkan pada kawasan berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus, yakni masuknya barang-barang dari kawasan tersebut ke pasar domestik," jelas Aria.

Setelah diperdebatkan lebih dari satu jam, Panitia Kerja menyepakati Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, "Perdagangan dalam negeri adalah kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tidak termasuk perdagangan luar negeri."

Yang pasti, kata Aria, DPR dan pemerintah menargetkan RUU Perdagangan ini selesai pada masa sidang 2013-2014.

"Ini yang merupakan masa sidang terakhir DPR periode 2009-2014," imbuhnya.