Inflasi Perdesaan di Bali Lebih Tinggi Ketimbang Nasional

Denpasar - Bali mengalami inflasi perdesaan sebesar 0,24 persen selama bulan November 2013, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang hanya tercatat 0,14 persen.

"Dari 32 provinsi di Indonesia yang menjadi sasaran pengamatan, 23 provinsi di antaranya mengalami inflasi perdesaan dan sembilan daerah lainnya mengalami deflasi," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Gede Suarsa, di Denpasar, Selasa.

Ia mengatakan, Bali menempati urutan ke-12 dari 23 provinsi di Indonesia yang mengalami inflasi perdesaan, kondisinya semakin baik jika dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi tertinggi di Indonesia yakni 1,05 persen.

Sementara sekarang inflasi perdesaan tertinggi terjadi di Sulawesi utara yakni sebesar 0,68 persen dan terendah di Yogyakarta hanya 0,01 persen.

Gede Suarsa menambahkan, dari sembilan daerah di Indonesia yang mengalami deflasi perdesaan paling tinggi terjadi di Lampung yang mencapai 0,33 persen dan terendah di Kalimantan Barat hanya 0,03 persen.

Kondisi inflasi perdesaan di Bali yang lebih tinggi dari rata-rata nasional itu menunjukkan posisi daya tukar petani di Pulau Dewata 107,43 persen lebih tinggi dari rata-rata nilai tukar petani (NTP) nasional yang hanya 105,15 persen.

Subsektor utama yang mendorong naiknya NTP Bali adalah subsektor tanaman perkebunan rakyat yang mengalami kenaikan sebesar 105,15 persen.

Gede Suarsa menambahkan, berbagai komoditas pertanian yang dihasilkan petani dikelompok dalam lima subsektor, yakni tamanan pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan.

NTP diperoleh dari perbandingan indeks yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani semakin tinggi NTP, namun semakin kuat pula tingkat kemampuan daya beli petani.

NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian terhadap barang dan jasa yang diperlukan petani untuk konsumsi rumah tangga.

Kenaikan NTP Bali juga naiknya nilai indeks yang diterima petani sebesar 0,65 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks yang dibayar petani sebesar 0,24 persen, tutur Gede Suarsa.