Bahas Infrastruktur, Menteri PITP Jepang Sambangi Menteri PU

Jakarta -Menteri Pertanahan Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (PITP) Jepang, Akihiro Ohta, bertemu Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto, di Jakarta, Jumat (27/12).

Pertemuan itu untuk menindaklanjuti Memorandum of Cooperation (MoC) yang sebelumnya ditandatangani keduanya.

"Intinya dalam MoC tersebut kita tindaklanjuti dengan diadakan pertemuan antara wakil menteri yang telah dilaksanakan di Indonesia, dan tahun depan akan dilaksanakan di Tokyo," kata Djoko Kirmanto kepada wartawan seusai pertemuan tersebut.

Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PU, Danis H Sumadilaga, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tingkat Wakil Menteri sebelumnya pada tanggal 9 September 2013, serta Nota Kerja Sama yang ditandatangani pemerintah kedua negara dengan tujuan menjadikan nota tersebut menjadi alat untuk menghasilkan produk yang efektif dan bermanfaat.

Dalam pertemuan tersebut, membahas antara lain masalah banjir di Jakarta yang salah satunya diakibatkan penurunan air tanah.

"Saat ini sedang dibicarakan loan untuk sistem limbah terpusat, kita sudah punya masterplan untuk DKI Jakarta yang dibagi 15 zona, dan salah satunya akan kita bahas untuk bisa dibiayai oleh pemerintah Jepang," tambah Djoko.

Djoko juga mengungkapkan permasalahan yang dibahas adalah soal abrasi air laut. Hal ini melihat pengalaman bencana alam typhoon di Filipina, yang tidak mustahil dapat terjadi di Indonesia. "Kemudian semua yang didiskusikan dicatat dalam Record of Discussion (ROD), dari situ para dirjen akan menindaklanjuti langkah konkrit dengan pihak Jepang. Bisa dengan tukar ilmu pengetahuan, teknologi, workshop. Selain dengan PU juga dengan pihak Universitas atau para ahli lain untuk pengembangan masalah infrastruktur di Indonesia," kata Djoko.

Selain itu, menurut Djoko, pihak Jepang juga membicarakan jalan akses tol yang akan menghubungkan Pelabuhan Cilamaya dengan jalan tol yang ada saat ini. Diperkirakan panjangnya mencapai 30 km, namun kata Djoko, permasalahannya di Karawang pada tempat yang rencananya akan dilewati jalan akses tol terebut merupakan tempat bidang sawah irigasi teknis yang menjadi pusat sumber beras atau pangan.

"Saat ini sedang dipelajari, tidak boleh sampai melanggar tata ruang, merusak lingkungan dan membahayakan swasembada beras kita," tegas Djoko.

Sementara itu Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Djoko Murjanto, mengungkapkan, implementasi akses tol dilakukan dengan persetujuan dari Kementerian Pertanian, selain juga tidak boleh melanggar tata ruang.

Dalam kunjungan kerja ke Jakarta pada 26-28 Desember 2013, Delegasi Pemerintah Jepang juga akan melakukan kunjungan lapangan pada tanggal 28 Desember 2013 kedua proyek PU yang mendapat bantuan Pemerintah Jepang yaitu ke pembangunan jalan akses Tanjung Priok dan pembangunan Rumah Pompa Pluit.