DPR Minta BPH Migas Lihat Fakta Lapangan Sebelum Pojokkan Nelayan

Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) diminta melakukan penelitian mendalam lebih dulu sebelum asal bicara dan memojokkan para nelayan yang protes atas kebijakan pemotongan subsidi BBM untuk nelayan.

Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Aryani, di Jakarta, Jumat (7/2), menanggapi pernyataan Wakil Kepala BPH Migas Fahmi H Matori. Sebelumnya, Fahmi menilai para nelayan kecil dimanfaatkan untuk mempertahankan subsidi untuk pemilik kapal yang sebenarnya orang menengah ke atas.

Padahal, menurut Dewi, kapal nelayan yang masih di bawah 60 Gross Tonnes (GT) itu dimiliki nelayan-nelayan kelas menengah, yang memperkerjakan nelayan-nelayan buruh.

"BPH Migas survey saja ke Pantura, bagaimana dan seperti apa kondisi nelayan kita. Harga komoditas ikan juga tidak pernah naik. Pendapatan mereka terpotong drastis. Kehidupan nelayan kembang kempis," beber Dewi.

Dewi juga menilai Fahmi Matori asal bicara. Karena beberapa hari lalu, Dewi berkomunikasi dengan Kepala BPH Migas, yang mengaku tak tahu persis jumlah kapal nelayan.

Dengan demikian, menurutnya, BPH Migas tidak tahu kondisi di lapangan alias hanya bicara data di atas kertas dan bukan realitas. Hal itu dilihat Dewi sebagai aksi lembaga yang hanya berupaya menjadi tameng pemerintah alias "antek-antek" pemerintah.

"BPH Migas sebagai regulator harusnya melihat realita. Jangan malah jadi antek pemerintah. Bubarkan saja kalau tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Percuma hanya jadi beban anggaran negara saja," tegas Politisi PDI Perjuangan itu.

Dewi melanjutkan bahwa faktanya, di lapangan, banyak kapal-kapal dimiliki nelayan miskin secara patungan. Mereka kadang menyewa hanya demi melaut untuk mencari ikan.

Di kondisi cuaca saat ini, mereka harus ke laut lebih jauh, lebih dalam, dan lebih lama untuk mendapat ikan. Itu makin diperparah dengan kebijakan pencabutan subsidi BBM untuk kapal berbobot di atas 30 GT, yang selama ini ditolak nelayan.

"Kondisi berbahaya ini apa juga dipikirkan BPH Migas? Mereka tidak pernah melihat realitas di lapangan," tandas Dewi.

Sebelumnya, BPH Migas meminta para pengusaha menengah ke atas di sektor kelautan untuk berpikir jernih soal larangan penggunaan solar bersubsidi untuk kapal nelayan di atas 30 GT.

Wakil Ketua Fahmi H Matori menyatakan dasar keluarnya surat edaran tersebut adalah karena adanya temuan BPK yang mendorong kerugian Pertamina. Fahmi juga menilai, yang memiliki kapal dengan ukuran di atas 30 GT itu adalah biasanya para pengusaha dan bukan nelayan kecil.

"Kapalnya pun mahal, tidak mungkin dimiliki oleh nelayan kecil, jadi tidak kita subsidi," kata Fahmi.