Hipmi Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Solar Subsidi

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah diminta memperkuat pengawasan distribusi solar subsidi guna mencegah penyalahgunaan kode batang (barcode) Pertamina untuk menimbun stok solar.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mendorong mengatakan, ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengawasi solar bersubsidi.

“Pemerintah bisa mempertimbangkan beberapa langkah seperti optimalisasi distribusi solar subsidi di daerah rawan antrean, serta pengawasan konsumsi industri atau kendaraan yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi,” kata Anggawira dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Anggawira yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara (Aspebindo) menjelaskan sejumlah langkah konkret yang perlu diperkuat agar distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan tepat sasaran.

Pertama, ia mendorong pemerintah, regulator, dan Pertamina memperkuat integrasi data digital serta verifikasi kendaraan secara real time. “Termasuk sinkronisasi barcode dengan identitas kendaraan, NIK, pola konsumsi, hingga lokasi pengisian,” ujarnya.

Kedua, ia menyarankan pengawasan di SPBU diperkuat, terutama di wilayah yang rawan penyalahgunaan. “Pengawasan tidak hanya manual tetapi juga berbasis digital analytics, sehingga pola pembelian yang tidak wajar bisa cepat terdeteksi,” katanya.

Ketiga, Anggawira menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi untuk memberikan efek jera.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, serta tidak melakukan penimbunan maupun pembelian berlebihan melalui berbagai modus.

Menurutnya, jika terjadi panic buying, pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil serta sektor produktif yang membutuhkan solar subsidi untuk kegiatan usaha sehari-hari.

Ia menegaskan energi merupakan kebutuhan bersama sehingga distribusinya harus dijaga secara adil, tertib, dan bertanggung jawab.

“Kami percaya pemerintah, regulator, Pertamina, dan masyarakat bisa bersama-sama menjaga agar subsidi energi tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” kata Anggawira.